Jakarta - Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan siap membeberkan nama-nama oknum DPR yang terindikasi melakukan pemerasan terhadap sejumlah BUMN.

"Karena sudah banyak yang mendesak saya untuk mengungkapkan nama jelas oknum DPR tersebut, maka segera saya sebutkan. Tunggu saja," kata Dahlan kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Menurut Dahlan, setidaknya dirinya sudah mengantongi sebanyak 10 nama yang terindikasi melakukan semacam pemerasan kepada sejumlah BUMN.

Namun mantan Dirut PT PLN ini mengatakan saat ini belum bisa disebutkan karena harus menunggu reses DPR selesai.

Pada sebuah rumah makan di bilangan Melawai, Jakarta Selatan, Dahlan mengundang sekitar 50 wartawan media cetak dan elektronik.

Dahlan sedikit demi sedikit mengungkapkan nama BUMN yang menjadi korban pemerasan, termasuk cara oknum DPR dalam menjalankan aksinya.

"Sebenarnya saya hanya merespons saja. Sejumlah anggota dewan mendesak untuk menyebutkan nama oknum tersebut, ya saya akan sebutkan," ujarnya.

Belakangan Dahlan berseteru dengan anggota Komisi VI yang merasa gerah setelah beredarnya pemberitaan sejumlah inisial yang diduga melakukan praktik pemerasan.

Perseteruan tidak kalah sengit Dahlan juga terjadi dengan Komisi VII terkait dengan temuan BPK dugaan kerugian negara pada 8 pembangkit listrik periode 2009-2011 sebesar Rp37,6 triliun.

Terkait upaya pemerasan, Dahlan mengakui mendapat laporan langsung dari salah satu BUMN bahwa ada anggota dewan yang terus mendesak untuk memberikan upeti.

BUMN yang menjadi sasaran diutarakan Dahlan, adalah yang akan mendapat pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Setidaknya 5 BUMN yang sudah mendapat persetujuan dikucuri PMN yaitu PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, Merpati, Askrindo, Jamkrindo, dan PT Perusahaan Pengelola Aset.

"Sesungguhnya sudah diputuskan mendapat PMN, akan tetapi mengapa komisi VI selalu saja mengajukan untuk rapat terus dengan para BUMN itu," tegasnya.

Praktik pemerasan, ujar Dahlan, ada anggota Dewan yang menelpon salah seorang direksi BUMN hingga 20 kali mengapa dana yang dimintanya belum ditransfer.

"Bahkan oknum tersebut ketika berada di luar negeri juga terus mendesak agar "jatah"nya segera dikirimkan," kata Dahlan.

Meski begitu pemilik Jawa Pos Grup tersebut belum bersedia membeberkan nama detail, asal partai, dan komisi anggota dewan yang dimaksud.

"Nanti saja, saya pasti akan mengungkapkannya," kata Dahlan.(R017/SKD)