Jakarta (ANTARA) - Dalam debat keempat calon presiden 2019 ada perbedaan pandangan politik luar negeri Indonesia antara calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo .
Prabowo Subianto menyebut Indonesia akan berhubungan baik dengan seluruh negara di dunia, sedangkan Joko Widodo menyatakan harus tetap berdiri tegak menjalankan prinsip politik luar negeri bebas-aktif.
"Di bidang hubungan internasional, kita menganut (prinsip) seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Kita akan baik dengan semua negara dan semua kekuatan di seluruh dunia," ujar Prabowo saat menyampaikan visi, misi di debat capres keempat di Shangri-La Jakarta, Sabtu..
Prabowo mengatakan bila terpilih ia akan menjalin hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain dengan prinsip saling menguntungkan dan dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia.
"Kita akan mencari hubungan yang saling menguntungkan, tetapi kita juga akan mempertahankan dan membela rakyat kita, itu yang utama," ucap Prabowo.
"Bagi kami membela rakyat adalah kehormatan yang sangat mulia dan kami bertekad untuk menuju Indonesia menang," lanjutnya.
Sedangkan Jokowi menyatakan Indonesia harus tetap berdiri tegak menjalankan prinsip politik luar negeri bebas-aktif, di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian.
(Di tengah tantangan) multilateralisme yang dilemahkan dan proteksionisme yang semakin meningkat, Indonesia harus berdiri tegak, bermartabat dan tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif, kata Jokowi dalam debat keempat.
Prinsip bebas artinya Indonesia memiliki keleluasaan untuk menjalankan dan memperjuangkan kepentingan nasional, sementara prinsip aktif mengacu pada kontribusi aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, kata Jokowi.
Salah satu upaya Indonesia dalam ikut mewujudkan perdamaian dunia adalah meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB, termasuk dengan meningkatkan peran perempuan dalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB.
Di antara ke-15 anggota DK PBB selama kurun waktu 2019-2020, Indonesia merupakan negara penyumbang pasukan terbesar untuk Misi Keamanan PBB.
Tahun lalu, Indonesia mengirimkan 850 personel, sebanyak 22 di antaranya adalah perempuan. Per November 2018, jumlah personel pasukan perdamaian Indonesia adalah 3.545 orang.
Oleh karena itu, Indonesia akan memberi perhatian pada peningkatan efisiensi dan efektifitas Misi Perdamaian PBB selain isu global lain.
Baca juga: Prabowo: Indonesia cukup memerlukan satu kartu
Baca juga: Jokowi: Indonesia butuh pemerintahan "Dilan"