Palu (ANTARA) - RENCANA pemindahan Ibu Kota Negara dan pusat Pemerintahan ke wilayah Kalimantan semakin menguat setelah Presiden Jokowi yang didampingi sejumlah Menteri kabinet berkunjung ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah dalam rangka persiapan tersebut.
Bila rencana itu nantinya terealisasi, maka salah satu tantangan yang perlu disikapi adalah membangun efisiensi dalam rangka menghubungkan ibu kota baru tersebut dengan kawasan timur Indonesia lainnya seperti Maluku dan Papua melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
Kawasan barat dan timur Indonesia dihubungkan oleh tiga ALKI, yaitu ALKI I berada di antara Pulau Sumatra, Jawa dan Kalimantan; ALKI II berada di antara Kalimantan dan Sulawesi; serta ALKI III berada di antara Sulawesi, Maluku dan Papua seperti gambar 1 dibawah ini.
Bila Ibukota dan pusat pemerintahan telah berpindah ke Kalimantan, maka perjalanan laut dari Ibu Kota Negara ke kawasan Timur seperti Maluku dan Papua dapat dilakukan dengan dua pilihan rute.
Pertama menuju utara melintasi selat Makassar melewati Manado selanjutnya berlayar ke Maluku Utara, Maluku dan Papua, dan rute kedua menuju selatan melewati Makassar dan selanjutnya ke Maluku dan Papua. Dari aspek jarak, kedua route itu memerlukan waktu yang lebih lama, sehingga dalam hitungan akumulasi dan kalkulasi ekonomi akan menurunkan efisiensi yang bermuara pada penurunan daya saing daerah dan wilayah. Kondisi ini tentunya menjadi salah satu tantangan yang harus dihitung dan dicarikan solusinya.
Tol Tambu-Kasimbar versus Terusan Khatulistiwa
Tahun 2008, saya pernah menggagas dalam sebuah tulisan tentang mimpi membangun Terusan Khatulistiwa yang akan menghubungkan ALKI II dan ALKI III dengan memotong leher Pulau Sulawesi yang lebarnya sekitar 18 km. Salah satu tujuan membangun terusan ini adalah memperpendek jarak dan waktu tempu dalam upaya membangun efisiensi dan peningkatan daya saing.
Gagasan ini kemudian berkembang dalam sejumlah diskusi untuk menggatinya dengan membangun jalan bebas hambatan atau tol menggunakan teknologi terkini yang menghubungkan Desa Tambu di Kabupaten Donggala dengan Kasimbar, di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
Hadirnya tol Tambu-Kasimbar menjadi sebuah pilihan bagi sistem transportasi dan sekaligus memperkuat program tol laut yang sudah ada.
Truk-truk yang bermuatan komoditas dan kebutuhan konsumsi lainnya dari kawasan timur akan diangkut dengan kapal feri menuju Pelabuhan Kasimbar, dilanjutkan dengan perjalanan darat melalui tol Kasimbar-Tambu untuk kemudian diseberangkan menggunakan kapal feri dari Pelabuhan Kasimbar menuju Kawasan Ibukota Negara di wilayah Kalimantan, demikian sebaliknya.
Terbangunnya sistem transportasi terintegrasi laut-darat-Laut ini, akan membawa banyak manfaat dan salah satunya adalah pemerataan pertumbuhan ekonomi yang saat ini menjadi salah satu permasalahan nasional.
Provinsi Sulawesi Tengah yang hanya dipisah oleh selat Makassar dengan ibu kota baru dan Pusat pemerintahan nanti, harus bergerak cepat memanfaatkan sejumlah peluang dan menekan tantangan, kemudian mendiskusikan lebih dalam apa saja yang harus dipersiapkan dan diperjuangkan agar tidak didahului dan dimanfaatkan oleh wilayah lain.
Alasannya, provinsi yang berpenduduk hampir tiga juta jiwa ini memiliki sejumlah keungggulan kompetitif dan komparatif yang bisa menjadi modal dasar. Semoga. *) Ketua Ispikani Sulawesi Tengah
Baca juga: OPINI - Luar Jawa berpeluang jadi Ibu Kota RI, Wilayah ALKI II diuntungkan
Baca juga: Memanfaatkan kemajuan pariwisata koridor Sulawesi untuk tumbuh bersama
Baca juga: Dibutuhkan pemimpin yang mampu melihat ke balik bukit
Bila rencana itu nantinya terealisasi, maka salah satu tantangan yang perlu disikapi adalah membangun efisiensi dalam rangka menghubungkan ibu kota baru tersebut dengan kawasan timur Indonesia lainnya seperti Maluku dan Papua melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
Kawasan barat dan timur Indonesia dihubungkan oleh tiga ALKI, yaitu ALKI I berada di antara Pulau Sumatra, Jawa dan Kalimantan; ALKI II berada di antara Kalimantan dan Sulawesi; serta ALKI III berada di antara Sulawesi, Maluku dan Papua seperti gambar 1 dibawah ini.
Bila Ibukota dan pusat pemerintahan telah berpindah ke Kalimantan, maka perjalanan laut dari Ibu Kota Negara ke kawasan Timur seperti Maluku dan Papua dapat dilakukan dengan dua pilihan rute.
Pertama menuju utara melintasi selat Makassar melewati Manado selanjutnya berlayar ke Maluku Utara, Maluku dan Papua, dan rute kedua menuju selatan melewati Makassar dan selanjutnya ke Maluku dan Papua. Dari aspek jarak, kedua route itu memerlukan waktu yang lebih lama, sehingga dalam hitungan akumulasi dan kalkulasi ekonomi akan menurunkan efisiensi yang bermuara pada penurunan daya saing daerah dan wilayah. Kondisi ini tentunya menjadi salah satu tantangan yang harus dihitung dan dicarikan solusinya.
Tol Tambu-Kasimbar versus Terusan Khatulistiwa
Tahun 2008, saya pernah menggagas dalam sebuah tulisan tentang mimpi membangun Terusan Khatulistiwa yang akan menghubungkan ALKI II dan ALKI III dengan memotong leher Pulau Sulawesi yang lebarnya sekitar 18 km. Salah satu tujuan membangun terusan ini adalah memperpendek jarak dan waktu tempu dalam upaya membangun efisiensi dan peningkatan daya saing.
Gagasan ini kemudian berkembang dalam sejumlah diskusi untuk menggatinya dengan membangun jalan bebas hambatan atau tol menggunakan teknologi terkini yang menghubungkan Desa Tambu di Kabupaten Donggala dengan Kasimbar, di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
Hadirnya tol Tambu-Kasimbar menjadi sebuah pilihan bagi sistem transportasi dan sekaligus memperkuat program tol laut yang sudah ada.
Truk-truk yang bermuatan komoditas dan kebutuhan konsumsi lainnya dari kawasan timur akan diangkut dengan kapal feri menuju Pelabuhan Kasimbar, dilanjutkan dengan perjalanan darat melalui tol Kasimbar-Tambu untuk kemudian diseberangkan menggunakan kapal feri dari Pelabuhan Kasimbar menuju Kawasan Ibukota Negara di wilayah Kalimantan, demikian sebaliknya.
Terbangunnya sistem transportasi terintegrasi laut-darat-Laut ini, akan membawa banyak manfaat dan salah satunya adalah pemerataan pertumbuhan ekonomi yang saat ini menjadi salah satu permasalahan nasional.
Provinsi Sulawesi Tengah yang hanya dipisah oleh selat Makassar dengan ibu kota baru dan Pusat pemerintahan nanti, harus bergerak cepat memanfaatkan sejumlah peluang dan menekan tantangan, kemudian mendiskusikan lebih dalam apa saja yang harus dipersiapkan dan diperjuangkan agar tidak didahului dan dimanfaatkan oleh wilayah lain.
Alasannya, provinsi yang berpenduduk hampir tiga juta jiwa ini memiliki sejumlah keungggulan kompetitif dan komparatif yang bisa menjadi modal dasar. Semoga. *) Ketua Ispikani Sulawesi Tengah
Baca juga: OPINI - Luar Jawa berpeluang jadi Ibu Kota RI, Wilayah ALKI II diuntungkan
Baca juga: Memanfaatkan kemajuan pariwisata koridor Sulawesi untuk tumbuh bersama
Baca juga: Dibutuhkan pemimpin yang mampu melihat ke balik bukit