Palu (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) mengatakan menjamin ketersediaan pasokan Bahan Bakar Umum (BBM) jenis solar bersubsidi di Kota Palu, Sulawesi Tengah, aman.
Pejabat sementera Unit Manager Commucation & CSR Pertamina MOR VII Ahad Rahedi yang di hubungi, Kamis, menjelaskan berdasarkan catatan Pertamina pasokan solar untuk Sulawesi Tengah rerata realiasi penyaluran sebesar 320.000 liter, meningkat 108 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar 312.000 liter.
"Pertamina sudah berkomitmen menjaga distribusi BBM dan elpiji di seluruh wilayah operasi MOR VII termasuk Sulawesi Tengah, " kata Ahad menanggapi pernyataan sikap para sopir mengatasnamakan Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Kota Palu.
Sekitar tiga minggu terakhir antrean panjang terjadi pada hampir semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Palu dan sekitarnya, sopir truk mengeluhkan penyaluran solar tidak seperti biasanya.
Menindaklanjuti hal tersebut, maka Pertamina bersinergi dengan pemerintah daerah dan institusi terkait lainnya melakukan penelusuran dugaan pengisian solar oleh konsumen menggunakan tangki modifikasi di SPBU Palu.
"Jika terbukti melanggar, Pertamina tidak segan-segan memberi sanksi tegas kepada SPBU dan oknum konsumen melanggar diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum," ujar Ahad.
Pertamina juga mengimbau kepada masyarakat agar bijak membeli solar bersubsidi sesuai dengan penggunaan dan peruntukkan. Bagi kendaraan tertentu dianjurkan menggunakan solar nonsubsidi seperti Dexlite agar tidak mempengaruhi distribusi.
Guna menjaga stabilitas penyaluran pelayanan BBM di SPBU termasuk elpiji, masyarakat dapat terlibat melakukan pengawasan langsung dengan memberikan laporan melalui kontak Pertamina 135.
"Peran serta aparat dan institusi terkait melakukan pengawasan kami apresiasi termasuk masyarakat, ini demi kebaikan kita bersama agar ketersediaan pasokan BBM selalu terpenuhi untuk konsumen, " katanya menambahkan.
Sebelumnya, pada Rabu (7/8) sopir truk melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Sulawesi Tengah menuntut pemerintah dan kepolisian menindak kendaraan bertangki modifikasi yang membeli solar bersubsidi di SPBU dengan nilai jutaan rupiah, serta memberikan sanksi kepada operator maupun SPBU yang terlibat dan menindak para pengecer memperjualbelikan solar dan premium bersubsidi yang berdampak pada sulitnya mendapatkan solar.
Baca juga: Sopir di Palu keluhkan solar kosong
Baca juga: Stok pertamax dan solar di Sgi kosong
Pejabat sementera Unit Manager Commucation & CSR Pertamina MOR VII Ahad Rahedi yang di hubungi, Kamis, menjelaskan berdasarkan catatan Pertamina pasokan solar untuk Sulawesi Tengah rerata realiasi penyaluran sebesar 320.000 liter, meningkat 108 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar 312.000 liter.
"Pertamina sudah berkomitmen menjaga distribusi BBM dan elpiji di seluruh wilayah operasi MOR VII termasuk Sulawesi Tengah, " kata Ahad menanggapi pernyataan sikap para sopir mengatasnamakan Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Kota Palu.
Sekitar tiga minggu terakhir antrean panjang terjadi pada hampir semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Palu dan sekitarnya, sopir truk mengeluhkan penyaluran solar tidak seperti biasanya.
Menindaklanjuti hal tersebut, maka Pertamina bersinergi dengan pemerintah daerah dan institusi terkait lainnya melakukan penelusuran dugaan pengisian solar oleh konsumen menggunakan tangki modifikasi di SPBU Palu.
"Jika terbukti melanggar, Pertamina tidak segan-segan memberi sanksi tegas kepada SPBU dan oknum konsumen melanggar diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum," ujar Ahad.
Pertamina juga mengimbau kepada masyarakat agar bijak membeli solar bersubsidi sesuai dengan penggunaan dan peruntukkan. Bagi kendaraan tertentu dianjurkan menggunakan solar nonsubsidi seperti Dexlite agar tidak mempengaruhi distribusi.
Guna menjaga stabilitas penyaluran pelayanan BBM di SPBU termasuk elpiji, masyarakat dapat terlibat melakukan pengawasan langsung dengan memberikan laporan melalui kontak Pertamina 135.
"Peran serta aparat dan institusi terkait melakukan pengawasan kami apresiasi termasuk masyarakat, ini demi kebaikan kita bersama agar ketersediaan pasokan BBM selalu terpenuhi untuk konsumen, " katanya menambahkan.
Sebelumnya, pada Rabu (7/8) sopir truk melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Sulawesi Tengah menuntut pemerintah dan kepolisian menindak kendaraan bertangki modifikasi yang membeli solar bersubsidi di SPBU dengan nilai jutaan rupiah, serta memberikan sanksi kepada operator maupun SPBU yang terlibat dan menindak para pengecer memperjualbelikan solar dan premium bersubsidi yang berdampak pada sulitnya mendapatkan solar.
Baca juga: Sopir di Palu keluhkan solar kosong
Baca juga: Stok pertamax dan solar di Sgi kosong