Palu (ANTARA) - Lembaga pendidikan demokrasi di Sulawesi Tengah bernama Jaringan Pemilu dan Demokrasi (Jari PeDe) yang diinisiasi sejumlah aktivis pemuda di Kota Palu diluncurkan di kota itu, Jumat (9/8) malam.
Peluncuran tersebut dirangkai dengan diskusi yang menghadirkan anggota KPU Sulteng Sahran Raden dan akademisi dari Universitas Tadulako Palu Dr Rahmat Bakrie dan akademisi IAIN Palu Dr Hilal Malarangen.
Dialog tersebut menyedot perhatian berbagai kalangan seperti komisioner kPU kabupaten/kota dan sejumlah aktivis demokrasi karena mengangkat topik diskusi pemilu dan demokrasi di aras lokal.
Direktur Jari PeDe Moh Syarif mengatakan lembaga tersebut didirikan untuk menjadi bagian dari pilar-pilar demokrasi guna mewujudkan pemilu berkualitas dan berintegritas.
Selain itu juga mendorong masyarakat sipil yang kuat dalam berpartisipasi pada pemilu demokratis serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih.
"Kami juga akan melaksanakan pemantauan pemilu dan pendidikan pemilih serta mendorong pemilu sensitif gender," katanya.
Syarif mengatakan untuk menghadapi Pilkada serentak 2020, Jari PeDe telah meluncurkan program jangka pendek yakni mengawal pelaksanaan pemilu dan pilkada demokratis dan berkualitas melalui pengawasan, pengkajian, dan pendidikan pemilih melalui berbagai kegiatan.
"Kami akan melakukan kursus kepemiluan dan pendidikan pemilih," katanya.
Menanggapi peluncuran lembaga itu, anggota KPU Sulteng Sahran Raden berharap dengan adanya lembaga tersebut akan semakin meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) khususnya di Sulawesi Tengah yang secara nasional telah mengalami peningkatan dari 2017 ke 2019 sebesar 0,28 poin.
Meski IDI naik, kata dia, masih ada ancaman demokrasi seperti adanya polarisasi politik identitas yang membawa-bawa nama agama.
"Hal itu sangat kelihatan pada Pemilu 2019," katanya.
Dia mengatakan salah satu instrumen yang mendukung IDI tersebut adanya kebebasan sipil untuk berkumpul dan berserikat. Jari PeDe diharapkan bisa mendorong kualitas demokrasi terutama terkait dengan hak-hak politik sipil yakni penggunaan hak pilih.
"Dengan demikian, kesadaran kita berpolitik dari waktu ke waktu jauh lebih baik," katanya.
Editor : Bambang Sutopo Hadi
Peluncuran tersebut dirangkai dengan diskusi yang menghadirkan anggota KPU Sulteng Sahran Raden dan akademisi dari Universitas Tadulako Palu Dr Rahmat Bakrie dan akademisi IAIN Palu Dr Hilal Malarangen.
Dialog tersebut menyedot perhatian berbagai kalangan seperti komisioner kPU kabupaten/kota dan sejumlah aktivis demokrasi karena mengangkat topik diskusi pemilu dan demokrasi di aras lokal.
Direktur Jari PeDe Moh Syarif mengatakan lembaga tersebut didirikan untuk menjadi bagian dari pilar-pilar demokrasi guna mewujudkan pemilu berkualitas dan berintegritas.
Selain itu juga mendorong masyarakat sipil yang kuat dalam berpartisipasi pada pemilu demokratis serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih.
"Kami juga akan melaksanakan pemantauan pemilu dan pendidikan pemilih serta mendorong pemilu sensitif gender," katanya.
Syarif mengatakan untuk menghadapi Pilkada serentak 2020, Jari PeDe telah meluncurkan program jangka pendek yakni mengawal pelaksanaan pemilu dan pilkada demokratis dan berkualitas melalui pengawasan, pengkajian, dan pendidikan pemilih melalui berbagai kegiatan.
"Kami akan melakukan kursus kepemiluan dan pendidikan pemilih," katanya.
Menanggapi peluncuran lembaga itu, anggota KPU Sulteng Sahran Raden berharap dengan adanya lembaga tersebut akan semakin meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) khususnya di Sulawesi Tengah yang secara nasional telah mengalami peningkatan dari 2017 ke 2019 sebesar 0,28 poin.
Meski IDI naik, kata dia, masih ada ancaman demokrasi seperti adanya polarisasi politik identitas yang membawa-bawa nama agama.
"Hal itu sangat kelihatan pada Pemilu 2019," katanya.
Dia mengatakan salah satu instrumen yang mendukung IDI tersebut adanya kebebasan sipil untuk berkumpul dan berserikat. Jari PeDe diharapkan bisa mendorong kualitas demokrasi terutama terkait dengan hak-hak politik sipil yakni penggunaan hak pilih.
"Dengan demikian, kesadaran kita berpolitik dari waktu ke waktu jauh lebih baik," katanya.
Editor : Bambang Sutopo Hadi