Palu (ANTARA) - Ribuan kepala keluarga korban terdampak gempa bumi di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah terancam tidak mendapatkan dana jaminan hidup dari Kementerian Sosial, karena sampai saat ini data valid penerima belum diselesaikan pemerintah daerah setempat.
Sementara pihak Kementerian Sosial telah memberikan peringatan untuk menghentikan pembagian jadup tersebut.
"Lembaga yang memberikan donor sudah memberikan peringatan untuk stop sampai ada rekonsiliasi data ulang, karena seharusnya kan bulan Juni," kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat, usai menyerahkan jadup kepada 2.288 jiwa di Kantor Bupati Donggala di Banawa, Sabtu.
Jumlah penerima tersebut merupakan penerima tahap pertama dan datanya sudah terverifikasi. Dana tersebut baru mencapai 13 persen, sehingga masih ada 87 persen lagi yang belum dapat dicairkan karena kendala data.
Jumlah penerima jadup di Donggala ditaksir mencapai 3.000 kepala keluarga namun yang baru terverifikasi baru 2.288 jiwa atau sekitar 500 kepala keluarga.
Meskipun demikian, Kementrian sosial memberikan waktu kepada pemerintah Kabupaten Donggala, agar segera melakukan penyelesaian pendataan tersebut sampai batas akhir yang ditentukan akhir Agustus 2019.
"Pertama kami minta percepatan validasi akhir, dan kita tunggu sampai akhir Agustus ini," jelasnya
Baca juga : Wali Kota imbau pengungsi segera daftar untuk terima bantuan jadup
Sementara itu, Wakil Bupati Donggala, Muhamad Yasin mengakui beberapa penyebab keterlambatan pendataan kepada warga penerima jadup tersebut.
Yasin yakin Pemkab Donggala akan segera menyelesaikan data tersebut sebelum akhir Agustus.
"Pertama soal geografis, kedua soal format data yang berulang-ulang dari kementrian yang berbeda-beda sehingga kami harus bekerja kembali sementara letak geografis Donggala ini cukup jauh, tapi sebenarnya tadi ini data yang sudah 1000 data yang sudah masuk dan sisanya kita akan genjot, Insya Allah bisa terselesaikan," ungkapnya.
Diperkirakan total penerima jadup bencana di Kota Palu, Sigi dan Donggala mencapai 72.000 jiwa dengan indeks Rp600.000 per jiwa per bulan, sehingga total kebutuhan diperkirakan sebesar Rp43,2 miliar.***
Sementara pihak Kementerian Sosial telah memberikan peringatan untuk menghentikan pembagian jadup tersebut.
"Lembaga yang memberikan donor sudah memberikan peringatan untuk stop sampai ada rekonsiliasi data ulang, karena seharusnya kan bulan Juni," kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat, usai menyerahkan jadup kepada 2.288 jiwa di Kantor Bupati Donggala di Banawa, Sabtu.
Jumlah penerima tersebut merupakan penerima tahap pertama dan datanya sudah terverifikasi. Dana tersebut baru mencapai 13 persen, sehingga masih ada 87 persen lagi yang belum dapat dicairkan karena kendala data.
Jumlah penerima jadup di Donggala ditaksir mencapai 3.000 kepala keluarga namun yang baru terverifikasi baru 2.288 jiwa atau sekitar 500 kepala keluarga.
Meskipun demikian, Kementrian sosial memberikan waktu kepada pemerintah Kabupaten Donggala, agar segera melakukan penyelesaian pendataan tersebut sampai batas akhir yang ditentukan akhir Agustus 2019.
"Pertama kami minta percepatan validasi akhir, dan kita tunggu sampai akhir Agustus ini," jelasnya
Baca juga : Wali Kota imbau pengungsi segera daftar untuk terima bantuan jadup
Sementara itu, Wakil Bupati Donggala, Muhamad Yasin mengakui beberapa penyebab keterlambatan pendataan kepada warga penerima jadup tersebut.
Yasin yakin Pemkab Donggala akan segera menyelesaikan data tersebut sebelum akhir Agustus.
"Pertama soal geografis, kedua soal format data yang berulang-ulang dari kementrian yang berbeda-beda sehingga kami harus bekerja kembali sementara letak geografis Donggala ini cukup jauh, tapi sebenarnya tadi ini data yang sudah 1000 data yang sudah masuk dan sisanya kita akan genjot, Insya Allah bisa terselesaikan," ungkapnya.
Diperkirakan total penerima jadup bencana di Kota Palu, Sigi dan Donggala mencapai 72.000 jiwa dengan indeks Rp600.000 per jiwa per bulan, sehingga total kebutuhan diperkirakan sebesar Rp43,2 miliar.***