Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam gempa 7,4 Skala Richter yang mengakibatkan tsunami dan likuefaksi di Kota Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong.
Evaluasi tersebut dipimpin Wakil Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusli Dg. Palabi, dihadiri pejabat Kementerian Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, perwakilan pemerintah kabupaten dan kota serta sejumlah pejabat terkait di Kantor Gubernur, Senin.
Rusli mengatakan penanganan dampak bencana sangat memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota.
"Karena itulah kita laksanakan evaluasi terkait progres kegiatan yang sudah kita laksanakan dalam penanganan dampak bencana," kata Rusli.
Baca juga : Relokasi korban bencana Palu ke huntap dimulai akhir September
Asisten II Setdaprov Elim Somba yang turut mendampingi Wakil Gubernur melaporkan bahwa total kerusakam dan kerugian akibat bencana 28 September 2018 itu mencapai Rp24,157 triliun. Sementara total kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekontruksi mencapai Rp36,427 triliun.
Elim menyampaikan bahwa progres pembangunan hunian sementara yang dibangun Kementerian PUPR, BUMN dan NGO sebanyak 19.183 bilik.
Selanjutnya penyaluran santunan duka terbayar untuk Kota Palu sebanyak 1.383 jiwa, dan 1.119 jiwa dalam proses.
Di Sigi santunan duka terbayar sebanyak 378 jiwa, dan dalam proses sebanya 75 jiwa. Sementara di Donggala terbayar sebanyak 130 jiwa dan dalam proses sebanyak 75 jiwa, serta Parigi Moutong terbayar 15 jiwa dan dalam proses 43 jiwa.
Sementara itu realisais pelaksanaan dana stimulan tahap pertama sebanyak Rp235,5 miliar dari total kebutuhan Rp2,579 triliun.
Sementara untuk progres pembangunan hunian tetap sudah terbangun melalui Budha Tzu Chi sebanyak 200 Unit baik di Sigi dan di Kota Palu.
Selanjutnya pejabat dari Kemenpolhukam Kol Sutikno Sulaeman mengatakan perlu koordinasi kepada semua pihak pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan pemulihan dampak bencana.
Saat ini kata dia, penyediaan lokasi relokasi masih terdapat kendala sehingga diharapkan keseriusan kepala daerah agar proses percepatan pembangunan hunian tetap segera terwujud.
Evaluasi tersebut dipimpin Wakil Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusli Dg. Palabi, dihadiri pejabat Kementerian Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, perwakilan pemerintah kabupaten dan kota serta sejumlah pejabat terkait di Kantor Gubernur, Senin.
Rusli mengatakan penanganan dampak bencana sangat memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota.
"Karena itulah kita laksanakan evaluasi terkait progres kegiatan yang sudah kita laksanakan dalam penanganan dampak bencana," kata Rusli.
Baca juga : Relokasi korban bencana Palu ke huntap dimulai akhir September
Asisten II Setdaprov Elim Somba yang turut mendampingi Wakil Gubernur melaporkan bahwa total kerusakam dan kerugian akibat bencana 28 September 2018 itu mencapai Rp24,157 triliun. Sementara total kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekontruksi mencapai Rp36,427 triliun.
Elim menyampaikan bahwa progres pembangunan hunian sementara yang dibangun Kementerian PUPR, BUMN dan NGO sebanyak 19.183 bilik.
Selanjutnya penyaluran santunan duka terbayar untuk Kota Palu sebanyak 1.383 jiwa, dan 1.119 jiwa dalam proses.
Di Sigi santunan duka terbayar sebanyak 378 jiwa, dan dalam proses sebanya 75 jiwa. Sementara di Donggala terbayar sebanyak 130 jiwa dan dalam proses sebanyak 75 jiwa, serta Parigi Moutong terbayar 15 jiwa dan dalam proses 43 jiwa.
Sementara itu realisais pelaksanaan dana stimulan tahap pertama sebanyak Rp235,5 miliar dari total kebutuhan Rp2,579 triliun.
Sementara untuk progres pembangunan hunian tetap sudah terbangun melalui Budha Tzu Chi sebanyak 200 Unit baik di Sigi dan di Kota Palu.
Selanjutnya pejabat dari Kemenpolhukam Kol Sutikno Sulaeman mengatakan perlu koordinasi kepada semua pihak pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan pemulihan dampak bencana.
Saat ini kata dia, penyediaan lokasi relokasi masih terdapat kendala sehingga diharapkan keseriusan kepala daerah agar proses percepatan pembangunan hunian tetap segera terwujud.