Palu (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Palu 2019-2024, Moh. Ikhsan Kalbi menyatakan pemulihan pasca bencana gempa, tsunami dan likuefaksi 28 September 2018 di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah itu takkan bisa berjalan maksimal dan cepat tanpa bantuan dari berbagai pihak, terlebih Sabtu (28/9) tepat setahun bencana yang meluluhlantahkan Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala.
"Meminta bantuan kepada pemerintah pusat maupun lembaga-lembaga internasional agar percepatan pemulihan di Kota Palu dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan," katanya dalam sambutannya usai disumpah sebagai pimpinan DPRD Palu masa jabatan 2019-2024 di ruang sidang utama, Kantor DPRD Palu, Senin siang.
Ia menjelaskan bantuan-bantuan tersebut nantinya dapat dimasukkan dan diimplementasikan dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu.
Menurutnya, Pemerintah Kota Palu dan DPRD Palu tidak bisa berbuat banyak untuk memulihkan hingga 100 persen sektor-sektor terdampak bencana, seperti ekonomi, sosial hingga infrastruktur tanpa bantuan dari berbagai pihak.
Dalam rapat paripurna pengambilan janji dan sumpah pimpinan DPRD Palu itu, ia juga meminta dukungan dan bantuan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palu dan masyarakat agar dapat berkontribusi semaksimal mungkin dalam memulihkan Kota Palu.
"Sinergi antara dua lembaga penyelenggara pemerintah daerah ini tidak akan berjalan maksimal kalau tidak didukung oleh forkompinda (forum koordinasi pimpinan daerah), stakeholder dan masyarakat luas," ujarnya.
Dampak bencana alam yang teramat dahsyat melanda Palu pada 28 September 2018 membuat beberapa lokasi di daerah itu porak poranda dan butuh penanganan yang ekstra cepat.
"Banyak penyintas di lokasi huntara (hunian sementara) dan tenda pengungsian yang masih membutuhkan uluran tangan dari pemkot dan DPRD Palu," katanya.*
"Meminta bantuan kepada pemerintah pusat maupun lembaga-lembaga internasional agar percepatan pemulihan di Kota Palu dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan," katanya dalam sambutannya usai disumpah sebagai pimpinan DPRD Palu masa jabatan 2019-2024 di ruang sidang utama, Kantor DPRD Palu, Senin siang.
Ia menjelaskan bantuan-bantuan tersebut nantinya dapat dimasukkan dan diimplementasikan dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu.
Menurutnya, Pemerintah Kota Palu dan DPRD Palu tidak bisa berbuat banyak untuk memulihkan hingga 100 persen sektor-sektor terdampak bencana, seperti ekonomi, sosial hingga infrastruktur tanpa bantuan dari berbagai pihak.
Dalam rapat paripurna pengambilan janji dan sumpah pimpinan DPRD Palu itu, ia juga meminta dukungan dan bantuan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palu dan masyarakat agar dapat berkontribusi semaksimal mungkin dalam memulihkan Kota Palu.
"Sinergi antara dua lembaga penyelenggara pemerintah daerah ini tidak akan berjalan maksimal kalau tidak didukung oleh forkompinda (forum koordinasi pimpinan daerah), stakeholder dan masyarakat luas," ujarnya.
Dampak bencana alam yang teramat dahsyat melanda Palu pada 28 September 2018 membuat beberapa lokasi di daerah itu porak poranda dan butuh penanganan yang ekstra cepat.
"Banyak penyintas di lokasi huntara (hunian sementara) dan tenda pengungsian yang masih membutuhkan uluran tangan dari pemkot dan DPRD Palu," katanya.*