Pengamat: Indonesia harus bersuara keras terkait minoritas Uighur
Rabu, 18 Desember 2019 13:37 WIB
Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana (Antara)
Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan Indonesia harus bersuara keras dan lantang terkait perlakuan pemerintah China terhadap minoritas Uighur yang sangat memprihatinkan.
"Mengingat masalah Uighur sudah menjadi isu internasional dan Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam sudah sepantasnya bila Indonesia bersuara keras dan lantang," ujar Hikmahanto Juwana dalam keterangan kepada Antara di Jakarta, Rabu.
Ini masalah tidak hanya masalah solidaritas Muslim tetapi HAM sudah diinjak-injak oleh pemerintah China terhadap Uighur, ujar Hikmahanto.
Tidak seharusnya, lanjut dia, mereka mendapat perlakuan yang melanggar HAM.
Selanjutnya pemerintah perlu melakukan berbagai bentuk tekanan terhadap pemerintah China, antara lain, pertama mempermasalahkan ke Dewan HAM PBB
"Kedua, meminta Dewan Keamanan PBB untuk melakukan sidang darurat mengingat Indonesia adalah anggotanya," ujar dia.
Kemudian, menggalang Gerakan GNB untuk bersuara dan menentang tindakan pemerintah China atas perlakuan terhadap minoritas Uighur.
"Lalu, membatasi pinjaman dari China dan masuknya investasi China mengingat Indonesia adalah pasar potensial bagi pemerintah dan pelaku usaha China," kata dia.
Baca juga: Muhammadiyah: Etnis Uighur sulit ekspresikan agamanya
Baca juga: Muhammadiyah menolak tuduhan suap China soal Uighur
Baca juga: Pegiat Uighur minta pemimpin dunia hentikan China mata-matai minoritas
"Mengingat masalah Uighur sudah menjadi isu internasional dan Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam sudah sepantasnya bila Indonesia bersuara keras dan lantang," ujar Hikmahanto Juwana dalam keterangan kepada Antara di Jakarta, Rabu.
Ini masalah tidak hanya masalah solidaritas Muslim tetapi HAM sudah diinjak-injak oleh pemerintah China terhadap Uighur, ujar Hikmahanto.
Tidak seharusnya, lanjut dia, mereka mendapat perlakuan yang melanggar HAM.
Selanjutnya pemerintah perlu melakukan berbagai bentuk tekanan terhadap pemerintah China, antara lain, pertama mempermasalahkan ke Dewan HAM PBB
"Kedua, meminta Dewan Keamanan PBB untuk melakukan sidang darurat mengingat Indonesia adalah anggotanya," ujar dia.
Kemudian, menggalang Gerakan GNB untuk bersuara dan menentang tindakan pemerintah China atas perlakuan terhadap minoritas Uighur.
"Lalu, membatasi pinjaman dari China dan masuknya investasi China mengingat Indonesia adalah pasar potensial bagi pemerintah dan pelaku usaha China," kata dia.
Baca juga: Muhammadiyah: Etnis Uighur sulit ekspresikan agamanya
Baca juga: Muhammadiyah menolak tuduhan suap China soal Uighur
Baca juga: Pegiat Uighur minta pemimpin dunia hentikan China mata-matai minoritas
Pewarta : Azis Kurmala
Editor : Sukardi
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Pakar: Indonesia jadi medan tarik-menarik antara Rusia-AS terkait Ukraina
24 March 2022 13:44 WIB, 2022
Hikmahanto tegaskan hubungan AS, China akan tetap memanas di era Biden
22 January 2021 13:49 WIB, 2021
Hikmahanto sebut tiga alasan Indonesia tidak buka hubungan dengan Israel
25 December 2020 18:43 WIB, 2020
Hikmahanto ungkap lawatan Menlu Pompeo ke Indonesia beri pesan ke China
29 October 2020 21:05 WIB, 2020
Hikmahanto sebut Indonesia harus jaga politik luar negeri bebas aktif
23 October 2020 10:22 WIB, 2020
Hikmahanto Juwana: WNI eks-ISIS telah kehilangan kewarganegaraannya
06 February 2020 15:43 WIB, 2020