Penajam (ANTARA) - Badan Otorita untuk mengurus seluruh rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, rencananya bakal dibentuk Januari 2020.
"Badan Otorita pemindahan dan pembangunan ibu kota negara paling lambat dibentuk Januari 2020," kata Presiden Joko Widodo ketika meninjau lokasi ibu kota negara Indonesia yang baru di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Selasa (17/12).
Badan Otorita yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden tersebut akan mengatur mengenai persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
Baca juga: RUU ibu kota baru akan diajukan ke DPR Januari 2020
Badan Otorita pemindahan ibu kota negara itu menurut Presiden Jokowi, sudah disiapkan dan tinggal penentuan calon Ketua Badan Otorita yang akan dilaksanakan paling lama Januari 2020.
Jokowi menyebutkan, kawasan ibu kota negara bisa menjadi kota atau provinsi baru di Kalimantan yang akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI.
Kawasan ibu kota negara baru telah ditetapkan lebih kurang 256.000 hektare, terbagi sekitar 56.000 hektare kawasan inti dan kawasan pemerintahan sekitar 5.600 hektare.
Presiden memperkirakan titik pusat pemerintahan ibu kota negara Indonesia yang baru berada di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Kami melihat di wilayah Kecamatan Sepaku infrastruktur dasar jalan sudah ada kendati baru pengerasan dan itu akan memudahkan untuk pembangunan," ujar Jokowi.
Baca juga: Menteri PPN rombak 43 regulasi untuk siapkan ibu kota baru
Bupati Penaam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud berharap dengan kunjungan Presiden ke wilayah Penajam Paser Utara tersebut membawa dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur, khususnya jalan di wilayah Kecamatan Sepaku.
"Jalan di wilayah Kecamatan Sepaku yang merupakan jalan Trans Kalimantan sudah bertahun-tahun rusak," ucap Abdul Gafur Mas'ud.
Dengan pemindahan ibu kota negara tersebut Bupati juga berharap, pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara, seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan akan lebih merata.
"Badan Otorita pemindahan dan pembangunan ibu kota negara paling lambat dibentuk Januari 2020," kata Presiden Joko Widodo ketika meninjau lokasi ibu kota negara Indonesia yang baru di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Selasa (17/12).
Badan Otorita yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden tersebut akan mengatur mengenai persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
Baca juga: RUU ibu kota baru akan diajukan ke DPR Januari 2020
Badan Otorita pemindahan ibu kota negara itu menurut Presiden Jokowi, sudah disiapkan dan tinggal penentuan calon Ketua Badan Otorita yang akan dilaksanakan paling lama Januari 2020.
Jokowi menyebutkan, kawasan ibu kota negara bisa menjadi kota atau provinsi baru di Kalimantan yang akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI.
Kawasan ibu kota negara baru telah ditetapkan lebih kurang 256.000 hektare, terbagi sekitar 56.000 hektare kawasan inti dan kawasan pemerintahan sekitar 5.600 hektare.
Presiden memperkirakan titik pusat pemerintahan ibu kota negara Indonesia yang baru berada di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Kami melihat di wilayah Kecamatan Sepaku infrastruktur dasar jalan sudah ada kendati baru pengerasan dan itu akan memudahkan untuk pembangunan," ujar Jokowi.
Baca juga: Menteri PPN rombak 43 regulasi untuk siapkan ibu kota baru
Bupati Penaam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud berharap dengan kunjungan Presiden ke wilayah Penajam Paser Utara tersebut membawa dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur, khususnya jalan di wilayah Kecamatan Sepaku.
"Jalan di wilayah Kecamatan Sepaku yang merupakan jalan Trans Kalimantan sudah bertahun-tahun rusak," ucap Abdul Gafur Mas'ud.
Dengan pemindahan ibu kota negara tersebut Bupati juga berharap, pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara, seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan akan lebih merata.