Palu (ANTARA) - Ketua Komisi A DPRD Kota Palu, Mutmainnah Korona meminta Pemerintah Kota Palu agar memberikan rekomendasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di seluruh kecamatan kepada semua anggota DPRD Palu.
"Sebagai bagian dari rujukan dalam pengawalan program usulan secara partisipatif oleh masyarakat berdasarkan teritori wilayah daerah pilihan dan kemitraan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait yang berkorelasi langsung dengan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) Di DPRD Palu," katanya, Jumat.
Ia tidak ingin rekomendasi yang diajukan seluruh lapisan masyarakat dalam Musrembang tersebut hanya menjadi konsumsi Pemkot Palu saja.
Sebab DPRD Palu punya hak mengetahui aspirasi yang disampaikan masyarakat, apalagi seluruh anggota DPRD Palu merupakan perwakilan masyarakat di seluruh wilayah berdasarkan daerah pemilihannya.
"Sehingga hal ini tidak menjadi konsumsi internal Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) ke OPD terkait saja namun bisa menjadi bahan analisa DPRD Palu," ujarnya.
Ia menyebut rekomendasi masyarakat dalam Musrembang tersebut bisa diperkuat dalam bentuk usulan aspirasi DPRD Palu yang tidak menutup kemungkinan akan ditindaklanjuti melalui reses anggota DPRD Palu dan pengawalan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
"Apalagi ini juga berkaitan dengan regulasi kebijakan yang saat ini lagi menjadi bagian dari program Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) yang mungkin akan berkorelasi dengan harapan masyarakat yang tidak selalu diputuskan dalam kebijakan anggaran," terangnya.
Selain itu, Mutmainnah menyebut dalam siklus perencanaan dan penganggaran, partisipasi warga harus mempunyai jaminan secara legal dalam memastikan setiap aspirasi mereka terekam dalam mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah.
Utamanya berkaitan dengan masa depan banyak orang dan jaminan hak dasar yang sampai saat ini belum terealisasi dengan baik.
"Saya adalah orang yang paling menghargai setiap suara yang harus didengarkan dan bagaimana bisa terkawal dengan baik dalam program dan kebijakan ke depan. Apalagi hak penyintas Kota Palu yang harus menjadi agenda prioritas dalam kebijakan politik dan pembangunan Kota Palu ke depan," tambahnya.