Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, melibatkan wanita tani untuk memaksimalkan program pangan lestari, sebagai upaya penguatan pangan di era pandemi virus corona jenis baru (COVID-19).
“Iya, sembilan kelompok wanita tani di Sigi kami libatkan, mereka menjadi mitra kami dalam program ini,” ucap Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sigi Rahmad Iqbal Nurcholis, di Sigi, Jumat.
Menurut dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan wanita tani dari sembilan kelompok itu, yang dihadiri langsung oleh Bupati Sigi Mohammad Irwan Lapatta, berlangsung pada Kamis (2/7).
Pada masa pandemi, tambahnya, dampak yang dirasakan bukannya hanya pada sektor kesehatan, tetapi sektor pangan juga mengalami kendala.
“Oleh karena itu, kita melakukan beberapa kegiatan untuk menumbuhkan ekonomi pada masa pandemi COVID-19, diantaranya mengembangan pertanian keluarga, pertanian masuk sekolah, program hunian sementara berbasis pemanfaatan pekarangan,” ujar dia.
Selain itu, kata dia, Pemkab Sigi juga mendorong agar setiap desa menyediakan lahan seluas tiga hektare untuk ditanami tanaman non-horti, sebagai inovasi dalam menjaga ketahanan pangan di masa COVID-19.
Baca juga: Sigi tingkatkan ekonomi petani melalui koperasi tani
Baca juga: Pemkab Sigi bantu alsintan kelompok tani dua kecamatan produsen pangan
Baca juga: Pemkab Sigi prioritaskan infrastruktur untuk buka akses jalan usaha tani
“Jadi, dengan pelibatan wanita tani tersebut, maka wanita tani akan mendapatkan bantuan pangan lestari dari Kementerian Pertanian,” sebutnya.
Terkait hal itu Bupati Sigi Mohammad Irwan Lapatta mengemukakan upaya menjaga dan menguatkan pangan daerah lewat program tersebut, ini harus berjalan dengan baik sesuai proses pengembangan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
“Masyarakat harus memanfaatkan pekarangan dengan menanam aneka tanaman, meskipun pemanfaatan pekarangan sangat sederhana, akan tetapi hasil yang didapatkan sangat bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat sekitar,” imbuh Bupati.
Bupati mengatakan, rancangan kegiatan tersebut, harus dimaksimalkan dari sekarang oleh dinas terkait dengan skema partisipatif masyarakat.
