Jimly : Pilkada Serentak Bukan Sekadar Efisiensi

Sabtu, 2 Mei 2015 14:53 WIB

Jimly Asshiddiqie (antaranews)

Alasan efisiensi itu adalah alasan ekonomi padahal keputusan Mahkamah Konstitusi bukan alasan ekonomi, tetapi alasan sistem ketatanegaraan

Palu, (antarasulteng.com) - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Ashiddiqie mengatakan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia bukan sekadar penghematan anggaran tetapi lebih pada penguatan sistem ketatanegaraan.

"Alasan efisiensi itu adalah alasan ekonomi padahal keputusan Mahkamah Konstitusi bukan alasan ekonomi, tetapi alasan sistem ketatanegaraan," kata Jimly pada Rapat Koordinasi "Stakeholders" oleh Badan Pengawas Pemilu RI di Palu, Sabtu.

Rapat koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka pendidikan dan pengawasan partisipatif pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota se Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada pertemuan yang dihadiri perwakilan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas dan Panitia pengawas Kecamatan, pers dan perwakilan organisasi kemasyarakat tersebut Jimly mengatakan substansi pemilihan serentak terletak pada sistemnya.

Menurut Jimly sistem ketatanegaraan yang ingin diperkuat adalah pemilihan legislatif dan eksekutif dapat dilakukan dengan cara memilih secara bersamaan.

"Pemilihan serentak boleh dilakukan dua kali pemilihan, pemerintah dan legislatif. Atau serentak semuanya. Atau serentak tiga kali, pemilihan nasional, provinsi dan kabupaten," katanya.

Selain itu kata dia, juga bisa dilakukan serentak sekaligus yakni pemilihan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan legislatif.

Sistem itu kata Jimly dimungkinkan oleh sistem presidensial.

Hanya saja kata dia, memiliki kelemahan berupa terbelahnya kekuatan pemerintah karena ada satu kelompok menguasai eksekutif dan kelompok lain menguasai legislatif.

Inilah yang terjadi pada pemerintahan saat ini sehingga muncul Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.

"Itu yang kita alami sekarang," katanya.

Menurut Jimly hal itu cukup sehat karena melahirkan kontrol terhadap pemerintah hanya saja Indonesia belum terbiasa dengan kondisi tersebut. (skd)