Bupati Buol: Program OPD harus mengarah penurunan kemiskinan daerah

id Bupati Buol,Pemkab Buol,Amirudin Rauf,Kemiskinan buol,IPM Buol

Bupati Buol:  Program OPD harus mengarah penurunan kemiskinan daerah

Bupati Buol Amirudin Rauf (kedua dari kanan) foto bersama dengan Kepala BPK Perwakilan Sulteng Slamet Riyadi (tengah), di BPK Sulteng, di Palu. (ANTARA/HO-Iqbal)

Palu (ANTARA) - Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amirudin Rauf menyatakan program seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten itu harus mengarah pada penurunan kemiskinan untuk mencegah kesenjangan kesejahteraan masyarakat.

"Semua OPD harus mengarahkan program peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, salah satunya yakni menurunkan kemiskinan daerah," ucap Amirudin di Palu, Sabtu.

 Amirudin mengemukakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buol tahun 2020 berada di angka 67, 69 persen.

"Menjadi bukti bahwa komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di berbagai bidang sudah cukup maksimal. Namun, ini bukan akhir. Olehnya harus terus melakukan inovasi untuk mensejahterakan masyarakat," katanya.

Amirudin menguraikan angka kemiskinan di Kabupaten Buol tahun 2020 berada pada angka 13 persen, menurun dua angka dibanding tahun 2019 pada angka 15 persen.

"Dengan berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat telah berhasil mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin," sebutnya.

Dia juga menguraikan rasio gini Kabupaten Buol menunjukkan bahwa tahun 2020 berada pada angka 2, 85 poin, sementara tahun 2019 0, 36 poin.

Bupati mengemukakan program yang diarahkan pada peningkatan IPM dengan segala indikatornya, yang menggunakan anggaran negara dan daerah, berkaitan erat dengan ikhtisar hasil pemeriksaaan daerah (IHPD).

Berkaitan dengan itu Kepala BPK RI Perwakilan Sulteng Slamet Riyadi menyatakan IHPD adalah salah satu aspek penilaian bagi pemerintah daerah di suatu provinsi mencakup IPM, angka kemiskinan dan rasio gini atau tingkat kesenjangan.

"IHPD merupakan amanat, agar BPK dapat melakukan tugas dan fungsinya dalam melakukan pemeriksaan LKPD semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai sebagai tujuan bernegara," ujar Riyadi.

Ia menerangkan IHPD indikatornya bersifat angka-angka makro seputar IPM, angka kemiskinan, dan rasio gini yang sumber datanya di ambil dari BPS.

Hal itu, ujarnya, agar visi-misi BPK tidak saja terkait pemeriksaan pengelolaan keuangan, namun BPK dapat berperan memastikan amanat mensejahterakan rakyat dapat diwujudkan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Pewarta :
Editor : Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar