Kemenkes: Lahan pembangunan Poltekes di Parimo memenuhi syarat

id Poltekes, direktur Politeknik, Parigi Moutong, sekolah kesehatan, Sulteng, Nasrul

Kemenkes:  Lahan pembangunan Poltekes di Parimo memenuhi syarat

Direktur Politeknik Kementerian Kesehatan Palu, Nasrul SKM M Kes (kedua dari kiri) menerima cinderamata mata dari Bupati Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu (kanan) usai meninjau lahan pembangunan Politeknik kesehatan di Parigi Moutong, Kamis (8/7/2021). ANTARA/HO/Humas Pemkab Parigi Moutong

Palu (ANTARA) - Direktur Politeknik Kesehatan (Poltekes) Kementerian Kesehatan Cabang Palu Nasrul SKM M Kes mengatakan lahan pembangunan sekolah tinggi kesehatan di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah memenuhi syarat untuk pembangunan.

"Selanjutnya kami akan analisis lahan yang sudah di survei. Saya kira semua lokasi yang kami kunjungi punya kelebihan masing-masing," kata Direktur Poltekes Kemenkes Palu Nasrul SKM M Kes saat meninjau lokasi pembangunan Poltekes Parigi Moutong, Kamis.

Ia mengemukakan, pihaknya sangat mengapresiasi terobosan dilakukan Pemkab Parigi Moutong dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sektor pendidikan kesehatan.

Karena itu, dalam pengembangan Poltekes di daerah itu ada tiga proses yang akan ditempuh yakni proses jangka pendek, menengah dan panjang.

Yang mana salah satu program jangka pendek yakni, Poltekes Palu bekerjasama dengan Pemkab Parigi Moutong melalui Rumah Sakit Daerah (RSUD) Raja Tombolotutu untuk kegiatan praktik mahasiswa Ners atau mahasiswa yang telah menempuh sarjana terapan, dan proses tersebut sudah berjalan sejak Januari 2021.

Selain itu, pengembangan Poltekes juga harus didukung dengan kelengkapan dosen dan kurikulum memadai.

"Selain Kurikulum dan lainnya harus terpenuhi akte analisis laboratorium medik dengan beberapa program studi sesuai kebutuhan Pemkab Parigi Moutong," ujar Nasrul.

Ia menilai, sejumlah lokasi di kunjungi untuk rencana pembangunan Poltekes di sesuai hasil survei lapangan sangat memungkinkan, karena memiliki luas rata rata di atas dua hektare.

Selan itu, pemerintah setempat juga perlu mempertimbangkan akses lokasi yang bisa dijangkau, terutama adanya perputaran ekonomi di sekitar Kampus dan berdekatan.

"Paling tidak kehadiran Kampus ini ke depan ada dampak positif terhadap warga terlebih memudahkan akses mahasiswa menjangkau Kampus," katanya.

Nasrul menambahkan, membangun kampus banyak tahapan harus dilalui diantaranya pembebasan lahan untuk memperjelas status hukum tanah, kemudian setelah memiliki legalitas lahan selanjutnya penyerahan ke Kemenkes untuk pengusulan pembangunan gedung perkuliahan.

"Tentu tahapan ini masuk skala jangka panjang. Kami memperkirakan dari tahap pembebasan lahan hingga pembangunan konstruksi butuh waktu satu hingga dua tahun ke depan," kata Nasrul.