Morowali Utara (ANTARA) - Bupati Morowali Utara (Morut) Delis Julkarson Hehi mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN), mulai dari pegawai negeri sipil (PNS) hingga tenaga honorer, di lingkungan pemerintah kabupaten setempat melakukan tes urine.
Ia menjelaskan bahwa tujuan tes urine ini untuk mengantisipasi ASN di Morut terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba)."Yang pertama dites urinenya adalah bupati dan wakil bupati. Setelah itu, semua pejabat eselon II dan eselon III yang diperiksa," kata dr. Delis Julkarson Hehi dalam acara sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Selasa.
Berdasarkan laporan Badan Narkotkka Nasional (BNN), kata dia, Kabupaten Morut berada di urutan tiga teratas daerah dengan tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tertinggi di Provinsi Sulteng.
"Harus diprogramkan tes narkoba lewat tes urine dalam waktu dekat. Perang melawan narkoba ini harus dimulai dari diri kita di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morut," ujarnya.
Delis menambahkan bahwa kerja-kerja pemberantasan narkoba bukan hanya tugas dan tanggung jawab BNN dan kepolisian, melainkan tugas semua pihak.
Semua elemen harus bergandengan tangan memberantas narkoba di daerah itu. Jika hanya BNN dan kepolisian yang bekerja, menurut dia, pemberantasan narkoba tidak akan maksimal.
Bupati sangat setuju masalah peredaran narkoba ini sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena sangat membahayakan.
"Kalau tindakan kriminal biasa, paling cuma mencelakakan satu atau dua orang seperti tindakan penganiayaan atau pembunuhan. Akan tetapi, peredaran narkoba mengancam puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang yang terancam nyawa dan masa depannya," kata Delis.
