"Masyarakat transmigran di wilayah Kabupaten Donggala, Sigi, Parigi Moutong, Morowali, Poso dan seterusnya, menjadi sasaran sosialisasi moderasi beragama," kata Rektor UIN Datokarama Prof Sagaf Pettalongi dihubungi dari Palu, Rabu.
Sagaf menjelaskan moderasi beragama dapat dikatakan sebagai cara beragama yang moderat, untuk menghindari keekstreman dalam praktik beragama.
"Moderasi beragama bukanlah moderasi agama. Sebab, moderasi beragama berada pada tataran sosiologis yang dalam wilayah praktek keberagamaan di kehidupan sosial kemasyarakatan dan menjalin hubungan sosial dengan orang lain," katanya.
Sementara pada tataran teologis, kata dia, setiap orang berhak dan bahkan seharusnya meyakini kebenaran agamanya, tetapi pada saat yang sama dalam tataran sosiologis harus memahami bahwa orang lain juga memiliki keyakinan terhadap ajaran agama mereka.
Moderasi beragama menjadi pendekatan untuk peningkatan wawasan umat beragama yang diharapkan berdampak pada pemikiran dan sikap serta upaya menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk selalu menghindarkan perilaku kekerasan, mencari jalan tengah yang menyatukan semua elemen dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa Indonesia.
Hal itu, kata dia, gencar dikenalkan oleh UIN Palu kepada masyarakat transmigrasi di Sulteng di antaranya warga transmigrasi di Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala serta beberapa kabupaten lainnya di Sulteng.
"Termasuk masyarakat di wilayah transmigrasi seperti di Desa Minti Makmur Kabupaten Donggala menjadi satu prioritas, seiring dengan desa itu menjadi binaan UIN Datokarama," kata dia.
Selain moderasi beragama, UIN Palu, sebut Sagaf, juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai gender untuk menekan kasus kekerasan berbasis gender, serta menekan perkawinan usia anak.
"Hal ini dilakukan oleh Pusat Study Gender pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)," ujarnya.
Lewat konsep gender, UIN Datokarama, ujarnya, juga memprioritaskan pemberdayaan ekonomi perempuan di wilayah transmigrasi di wilayah Sulteng termasuk di Donggala.
"Ini didukung penuh oleh pemerintah, salah satunya adalah Pemerintah Desa Minti Makmur di Kabupaten Donggala yang dibuktikan dengan hibah lahan seluas 80 x 100 meter persegi untuk menjadi lahan pemberdayaan perempuan pada sektor pertanian," ungkapnya.
