Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah, secara konsisten melakukan pencegahan terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa di semua instansi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sehat, transparan dan akuntabel.
"Secara internal Inspektorat berperan penting dalam melaksanakan tugas audit terhadap seluruh kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan uang negara," kata Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petalolo saat memimpin rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi bersama KPK, di Palu, Jumat.
Ia menjelaskan setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa memiliki potensi di korupsi, baik pejabat yang membidangi maupun pihak ketiga sebagai rekanan, oleh karena itu Pemkot Palu selalu memperingatkan pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat unit pelayanan pengadaan (ULP) untuk mengedepankan kejujuran.
Menurut dia, Pemkot Palu saat ini memiliki sejumlah proyek strategis yang sedang berjalan, sehingga kegiatan proyek tersebut perlu pengawasan yang ketat.
Ia menyebutkan beberapa pekerjaan proyek strategis saat ini meliputi peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan, kemudian pembangunan kantor, pembangunan gedung dewan kesenian serta pembangunan Rumah Sakit Anutapura Palu.
Menurut dia, Pemkot Palu saat ini memiliki sejumlah proyek strategis yang sedang berjalan, sehingga kegiatan proyek tersebut perlu pengawasan yang ketat.
Ia menyebutkan beberapa pekerjaan proyek strategis saat ini meliputi peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan, kemudian pembangunan kantor, pembangunan gedung dewan kesenian serta pembangunan Rumah Sakit Anutapura Palu.
Menurutnya, pencegahan dan pemberantasan korupsi secara terpadu tidak terlepas dari peran serta pemerintah daerah (Pemda) dan lembaga-lembaga hukum terkait.
Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan kolaborasi yang baik dalam melakukan suatu tindakan yang berpotensi melanggar, maka dengan instrumen ini diharapkan pencegahan lebih efektif yang juga didukung integritas pejabat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
"Kehadiran KPK melakukan pengawasan melalui 'probity' audit atau instrumen pencegahan korupsi sangat membantu pemda. Kami berharap pencegahan dan pemberantasan korupsi terpadu memberi dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN)," kata Irmayanti menambahkan.
Dalam pertemuan itu dihadiri pejabat KPK Koordinator Sub Wilayah Sulawesi Tengah Basuki Haryono, Koordinator Sub Wilayah Sulawesi Selatan Tribudi Rochmanto dan para pejabat di lingkup Pemkot Palu.
