Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah mendorong penggunaan dana desa untuk membantu percepatan penanganan stunting atau tengkes di daerah ini.
"Percepatan penanganan stunting harus didukung dengan pembiayaan, salah satunya pemanfaatan dana desa dapat di gunakan untuk menekan prevalensnya," kata Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai dalam rapat koordinasi percepatan penanganan tengkes 2023 di Parigi, Selasa.
Ia menjelaskan, Pemkab Parigi Moutong sangat serius dalam penuntasan prevalensi stunting, bahkan kebijakan ini telah dituangkan ke dalam Surat Keputusan Bupati nomor 267.45/391/Bappelitbangda tentang desa prioritas percepatan penurunan stunting tahun ini.
Yang mana, arah fokus komitmen Pemda setempat yakni pendataan target sasaran, kemudian intervensi spesifik dan sensitif terhadap sasaran stunting, pembentukan dan penguatan pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) SMP dan SMA.
Selanjutnya, memanfaatkan penggunaan dana desa untuk percepatan penurunan prevalensi stunting, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja, serta menetapkan target penurunan prevalensi stunting setiap kabupaten dan kecamatan.
"Dengan poin-poin ini kerja ini sangat membantu meningkatkan peran perangkat daerah dan pemerintah desa dalam melaksanakan intervensi," ujarnya.
Ia menekankan, khusus bimbingan konseling wajib dioptimalkan terhadap anak usia remaja, calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, bayi di bawah dua tahun dan balita, termasuk pencegahan pernikahan dini.
"Prevalensi kasus stunting Parigi Moutong 27,4 persen dari hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, dibandingkan 2021 prevalensinya berada diangka 31 persen. Pencapaian tahun lalu sudah baik, namun perlu ditingkatkan sehingga kasus ini benar-benar tuntas," tutur Badrun.
Dikemukakannya, Parigi Moutong pada 2024 menarget prevalensi stunting dapat turun di angka 14 persen, sebagaimana target nasional.
