Jakarta (ANTARA) - Pemilu 2024 yang baru saja digelar beberapa hari lalu tampak berjalan tertib dan aman. Meski demikian, penolakan hasil pemilu dengan isu kecurangan berpotensi diolah menjadi kerusuhan. Sementara situasi yang aman dan damai dibutuhkan untuk menjamin proses transisi kepemimpinan dapat berjalan dengan baik.
Di hari pemungutan suara, enam lembaga survei merilis hasil hitung cepat (quick count) Pemilu 2024. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo-Gibran memperoleh suara lebih dari 50 persen, sehingga dapat dipastikan bahwa pemilihan presiden dilaksanakan dalam satu putaran. Sementara itu, 8 partai politik lolos parliamentary threshold, serta 1 partai dalam posisi "margin error" menunggu hasil hitungan KPU (real count).
Sebagaimana pada pemilu-pemilu sebelumnya, hasil hitung cepat lembaga survei ini telah menjadi acuan dalam menentukan pemenang pemilu. Berdasarkan hasil hitung cepat pula, partai-partai politik menentukan langkah dan strategi politik berikutnya. Tampak pemilu berjalan secara tertib, aman, dan damai.
Hampir semua pihak sepakat bahwa pemilu harus berjalan secara damai pada seluruh tahapannya. Kendati demikian, potensi untuk membuyarkan kedamaian pemilu, terutama ketidakpuasan terhadap hasil pemilu, dapat berujung pada terjadinya protes hingga kekacauan.
Akhir-akhir ini dapat kita saksikan kantor KPU dan kantor Bawaslu menjadi target kegiatan aksi, mulai dari yang pesertanya sedikit hingga ribuan. Mereka merepresentasikan kelompok yang tidak terima dengan hasil penghitungan cepat. Isu kecurangan diembuskan untuk mendelegitimasi hasil pemilu, sebelum diumumkan oleh KPU.
Tidak ketinggalan, Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri untuk Perubahan dan Persatuan (FKP3) mengembuskan isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dari Pilpres 2024. Para purnawirawan itu menilai paslon 02 Prabowo-Gibran dan Jokowi telah melakukan kecurangan sepanjang Pemilu 2024.
Pemungutan suara ulang dilakukan di sejumlah TPS daerah, yakni Boyolali, NTT, Gorontalo, Cimahi, Bandar Lampung dan sejumlah daerah lainnya. Ini bentuk komitmen untuk meminimalkan kecurangan pemilu oleh penyelenggara. Walaupun demikian, protes publik terhadap dugaan kecurangan tetap tidak surut. Sementara yang lain mempersiapkan gugatan melalui mekanisme resmi di Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi.
Menghadapi situasi ini, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan aparat keamanan selalu dalam keadaan siap dan siaga mengamankan situasi dan kondisi hingga tahapan pesta demokrasi berakhir. Penulis secara khusus mengapresiasi kesiapsiagaan Polri dan aparat keamanan dalam menjaga keamanan selama pelaksanaan Pemilu 2024 ini.
Transisi kepemimpinan
Situasi yang aman dan damai adalah dasar utama untuk membangun transisi kepemimpinan yang sudah bisa dilakukan sejak pengumuman hasil pemilu pada Maret 2024. Transisi kepemimpinan tidak bisa dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja dalam demokrasi. Transisi yang smooth berdampak pada pembangunan nasional yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks ini setidaknya ada sejumlah program nasional yang perlu dilakukan transisi secara lebih sistematis dan terencana.
Pertama, program terkait hilirisasi SDA dan industrialisasi berbasis SDA. hilirisasi SDA, selain mendukung pertumbuhan ekonomi, juga menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan peran Indonesia dalam rantai pasok global.
Sebelum hilirisasi, nilai ekspor Indonesia hanya 2,1 miliar dolar AS atau Rp30 triliun per tahun. Setelah kebijakan hilirisasi dimulai pada 2020, nilai tambah melonjak ke 33,8 miliar dolar AS atau setara Rp510 triliun. Saat ini kinerja hasil hilirisasi telah menunjukkan peningkatan ekspor industri pengolahan nonmigas sebesar 16,5 persen di tahun 2022.
Meskipun demikian, upaya pengembangan hilirisasi komoditas SDA masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut berasal dari keterbatasan infrastruktur dan energi, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan teknologi dan barang modal, serta keterbatasan pembinaan dan pengendalian dalam tata kelola kebutuhan produk hilir.
Banyaknya kendala dalam program hilirisasi ini menjadi fokus yang harus dipahami oleh presiden berikutnya. Tidak lain untuk pengembangan yang lebih serius. Pasalnya, hilirisasi ini telah menjadi sorotan oleh sejumlah negara maju. Uni Eropa (UE) menjadi salah satu kawasan yang paling getol menentang hilirisasi Indonesia dan membawanya ke meja WTO. Pada Oktober 2022, Indonesia dinyatakan kalah.
Sebagai basis industrialisasi yang berdampak besar di dalam negeri, isu lain yang diperhitungkan adalah aspek lingkungan. Berbagai protes muncul terhadap dampak lingkungan yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah.
Oleh karena itu, keberlanjutan program hilirisasi ini harus dipersiapkan dengan matang untuk membangun keseimbangan antara keuntungan yang diperoleh di masa yang akan datang dan dampak yang mungkin dirasakan. Butuh waktu untuk mempersiapkan semua itu. Terlebih hilirisasi ini adalah modal dasar dalam membangun Indonesia Emas 2045.
Kedua, pengembangan kredit usaha. Pemerintahan saat ini telah memiliki sejumlah kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM): Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Mekar, sudah ada Wakaf Mikro, dan Kredit Ultra Mikro. Misalnya, pemerintah telah menyalurkan KUR sebesar Rp204,17 triliun kepada 3,18 juta debitur sampai dengan 7 November 2023, menurut data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Angka tersebut setara 68,74 persen dari target Rp297 triliun.
Kredit usaha dengan bunga ringan ini mampu menumbuhkan ekonomi masyarakat di masa yang akan datang. Pada 2023, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60,5 persen. Ini menunjukkan bahwa UMKM yang ada di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan hingga dapat berkontribusi lebih besar lagi bagi perekonomian.
Rupanya kesuksesan kredit ini diperluas lagi pada sektor kelompok milenial, yaitu kredit startup. Bisnis ini memang kesulitan untuk memperoleh kredit bank. Bisnis startup di mata perbankan masih belum bankable. Ini karena rata-rata startup masih baru dan transaksi di awal masih kecil atau belum stabil. Terobosan ini tentu diperlukan persiapan untuk mengintegrasikan dengan program yang sudah ada.
Ketiga, pembangunan infrastruktur. Di masa pemerintahan sekarang, infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan sebagainya, telah dibangun. Tentu saja musti ada keberlanjutannya dalam bentuk yang lebih maju.
Keberlanjutan ini dikembangkan dalam bentuk yang lebih mikro dan infrastruktur digital. Tidak hanya proyek-proyek infrastruktur besar yang digalakkan, tetapi juga pembangunan infrastruktur yang lebih kecil yang menjangkau berbagai desa. Salah satu contohnya adalah pembangunan jalan-jalan di desa, yang dibiayai melalui Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pengembangan infrastruktur teknologi digital tak hanya membutuhkan waktu, tetapi juga rencana yang terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur yang ada sekarang, sehingga keberlanjutannya dapat dipastikan.
Keempat, program penguatan teknologi dan pengembangan SDM unggul. Memanfaatkan bonus demografi tak cukup hanya dengan penguatan ekonomi. Dibutuhkan transformasi penguatan SDM generasi muda kita. Selain fokus pada pendidikan, kualitas SDM ditingkatkan dengan cara membangun sikap kepedulian, kapasitas manajemen dan manajemen pengetahuan.
Inovasi pengembangan teknologi, baik teknologi sederhana maupun teknologi tinggi, diarahkan pada penguatan kemandirian. Ini mencakup transfer pengetahuan terhadap teknologi terkini.
Kita tidak hanya bisa membanggakan bonus demografi, tetapi kita harus mampu mengelolanya menjadi potensi dan kekuatan dari bangsa ini.
Keempat program di atas, dalam pandangan penulis, selain bernilai strategis juga berstatus krusial dan urgen, sehingga membutuhkan transisi kepemimpinan yang lebih baik. Tidak hanya sosok pemimpinnya, tetapi juga tim pendukung yang akan membantu pemimpin terpilih kelak.
Segala sumber daya, pengetahuan, dan warisan pembangunan yang ada saat ini adalah modal utama yang harus dikelola secara lebih serius.
Membangun soliditas dan sinergitas dengan seluruh komponen bangsa merupakan pilar penting dalam membangun Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, kesatuan dan persatuan adalah prasyarat utama. Dengan kata lain, menyatukan kekuatan dari berbagai sisi, serta membangun sinergi dengan seluruh elemen bangsa, akan mengantarkan kita untuk mampu mengolah potensi unggulan nasional guna membangun bangsa dan negara yang kuat dan tangguh demi mewujudkan Indonesia maju untuk Indonesia Emas 2045.
*) Ngasiman Djoyonegoro adalah Rektor Institut Sains dan Teknologi al-Kamal, Analis intelijen, Pertahanan dan Keamanan
