"Rinciannya 716 operator untuk SMA dan SMK, sedangkan 38 operator untuk cabang dinas," kata Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai dalam keterangan diterima di Surabaya, Selasa.
Aries mengingatkan kepada para kepala SMA, SMK, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK), operator sekolah, dan operator cabang dinas pendidikan wilayah agar tidak bermain-main dalam sistem PPDB.
Dia menyebut ratusan tenaga operator bertugas membantu masyarakat saat mengalami kendala sistem selama proses PPDB berjalan. Apabila ada yang bermain-main dengan sistem pihaknya akan memberikan sanksi tegas.
"Saya menitipkan pesan dari Pak Pj Gubernur Jatim, para operator perlu dijaga integritasnya, jangan sampai mengeluarkan keputusan tanpa sepengetahuan dari kepala satuan pendidikannya," ujar Aries.
Operator harus paham bahwa mereka tidak boleh mengeluarkan keputusan tanpa sepengetahuan dari kepala satuan pendidikan masing-masing.
Kepala satuan pendidikan di bawah koordinasi cabang dinas dan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dinas Pendidikan Jatim selaku operator pusat akan bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan kepala dinas sehingga semua keputusan dan kebijakan harus berjenjang.
Pernyataan itu menyikapi persoalan dan stigma sekolah favorit yang masih terjadi di masyarakat dan menjadi buruan, bahkan sebelum PPDB dibuka tak sedikit yang mencari jalan pintas menitipkan calon peserta didik di sekolah tujuan.
"Kami sudah membuat kebijakan berupa regulasi PPDB di jalur zonasi, afirmasi, hingga prestasi agar masyarakat paham dengan aturan baru yang dibuat," kata Aries.
Aries mengingatkan kepada para kepala SMA, SMK, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK), operator sekolah, dan operator cabang dinas pendidikan wilayah agar tidak bermain-main dalam sistem PPDB.
Dia menyebut ratusan tenaga operator bertugas membantu masyarakat saat mengalami kendala sistem selama proses PPDB berjalan. Apabila ada yang bermain-main dengan sistem pihaknya akan memberikan sanksi tegas.
"Saya menitipkan pesan dari Pak Pj Gubernur Jatim, para operator perlu dijaga integritasnya, jangan sampai mengeluarkan keputusan tanpa sepengetahuan dari kepala satuan pendidikannya," ujar Aries.
Operator harus paham bahwa mereka tidak boleh mengeluarkan keputusan tanpa sepengetahuan dari kepala satuan pendidikan masing-masing.
Kepala satuan pendidikan di bawah koordinasi cabang dinas dan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dinas Pendidikan Jatim selaku operator pusat akan bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan kepala dinas sehingga semua keputusan dan kebijakan harus berjenjang.
Pernyataan itu menyikapi persoalan dan stigma sekolah favorit yang masih terjadi di masyarakat dan menjadi buruan, bahkan sebelum PPDB dibuka tak sedikit yang mencari jalan pintas menitipkan calon peserta didik di sekolah tujuan.
"Kami sudah membuat kebijakan berupa regulasi PPDB di jalur zonasi, afirmasi, hingga prestasi agar masyarakat paham dengan aturan baru yang dibuat," kata Aries.
