Transformasi SDMK untuk pemerataan distribusi nakes

id Nakes, kesehatan, faskes, PJ bupatiparimo, Richard Arnaldo, pemkabparimo, Sulteng

Transformasi SDMK untuk pemerataan distribusi nakes

Penjabat (Pj) Bupati Parigi Moutong Richard Arnaldo memberikan keterangan kepada sejumlah jurnalis terkait pelayanan publik dilaksanakan Pemkab Parigi Moutong. ANTARA/Moh Ridwan

Parigi, Sulteng (ANTARA) -
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan transformasi sumber daya manusia kesehatan (SDMK) perlu dilakukan untuk pemerataan distribusi tenaga kesehatan (nakes) pada fasilitas kesehatan milik pemerintah.
 
"Sudah seharusnya fasilitas kesehatan diisi tenaga kesehatan yang memadai, seperti dokter, perawat, bidan, tenaga farmasi, kesehatan lingkungan, petugas gizi, dan petugas teknis lainnya," kata Penjabat (Pj) Bupati Parigi Moutong Richard Arnaldo di Parigi, Kamis.
 
 
Ia menjelaskan pemerataan distribusi nakes guna memantapkan pelayanan kesehatan pada masing-masing fasilitas kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit (RS), sehingga pada saat masyarakat datang berobat, mereka dapat terlayani dengan baik, karena perangkat dan SDMK tersedia.
 
"Transformasi SDMK tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan kuantitas, tetapi juga perlu didukung dengan kualitas dan penyebaran tenaga medis, sehingga fasilitas kesehatan memiliki tenaga kesehatan yang andal," ujarnya.
 
Ia memaparkan di Parigi Moutong terdapat 24 puskesmas, puluhan fasilitas kesehatan milik pemerintah hingga saat ini masih kekurangan SDMK, di antaranya dokter umum, dokter spesialis gigi, perawat, bidan, kesehatan masyarakat, farmasi, gizi, kesehatan lingkungan, dan ahli teknologi laboratorium medik (ATLM).
 
Kondisi ini masih menjadi tantangan bagi Pemkab Parigi Moutong untuk memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut, oleh sebab itu transformasi SDMK dinilai dapat menjadi solusi ke depan.
 
"Parigi Moutong memiliki tiga RS milik pemerintah yang terletak di Parigi, Tinombo dan Moutong untuk memudahkan layanan kesehatan kepada masyarakat," ucapnya.
 
 
Menurut data Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah, sekitar 5,94 persen puskesmas di Sulteng belum memiliki dokter umum, sementara dari 26 RS milik Pemda masih sekitar delapan RS dilengkapi dengan tujuh jenis layanan dokter spesialis dasar.
 
"Parigi Moutong terus berupaya menuju tujuh jenis layanan dokter spesialis dasar. Sebab, sektor kesehatan merupakan layanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat," kata Richard.