Anas Urbaningrum Kemungkinan Dipanggil KPK Lagi

Selasa, 2 Oktober 2012 12:41 WIB

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. (ANTARA)

"Terbuka kemungkinan Anas akan dipanggil lagi," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di gedung KPK Jakarta, Selasa.

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi kemungkinan akan memanggil kembali Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait kasus korupsi kompleks olahraga Hambalang, Jawa Barat.

"Terbuka kemungkinan Anas akan dipanggil lagi," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di gedung KPK Jakarta, Selasa.

Anas sebelumnya sudah pernah dipanggil KPK pada 4 Juli terkait kasus Hambalang.

Busyro Muqoddas mengatakan kemungkinan pemanggilan Anas tersebut karena hari Selasa Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Umar Arsal dipanggil KPK untuk memberikan keterangan mengenai kongres Partai Demokrat di Bandung beberapa tahun silam.

Namun anggota Komisi V tersebut datang ke KPK hanya untuk meminta izin untuk tidak diperiksa pada hari Selasa dengan alasan harus mengikuti rapat paripurna di DPR.

"Fokus penyelidikan saat ini masih ke Hambalang, karena hal ini adalah pengembangan penyidikan korupsi Hambalang mengenai pengadaan barang dan jasa," ungkap Busyro.

Busyro mengungkapkan bahwa KPK saat ini sedang menyelidiki aliran dana dari proyek Rp2,5 triliun tersebut.

"Ada penyalahgunaan kekuasaan di kasus Hambalang, kalau nanti terbukti ada APBN yang terkait dengan kasus Hambalang mengalir misalnya ke kongres dan ada buktinya, kami akan lacak sampai ke sana," tambah Busyro.

Namun untuk menentukan apakah dalam kasus itu juga terkandung pencucian uang atau tidak, Busyro mengatakan perlu mendapatkan bukti-bukti yang kuat.

"Setelah bukti-buktinya kuat, fakta-fakta kita kumpulkan, dianalisis, kalau ada aliran dana yang dialirkan kepada orang lain maka UU TPPU bisa diterapkan," jelas Busyro.

Hingga saat ini, menurut Busyro, belum terdeteksi aliran dana ke kongres Partai Demokrat.

Umar Arsal saat meninggalkan gedung KPK membantah ada aliran uang ke kongres Partai Dmokrat pada Mei 2010 dari Hambalang.

"Soal aliran dana itu fitnah, itu tidak ada, dan saya akan jelaskan semua yang dikeluarkan itu hanyalah betul-betul biaya transportasi, pokoknya sangat wajar," kata Umar.(D017)