Palu (ANTARA) - Anggota DPR RI Longki Djanggola meminta instansi teknis untuk memastikan setiap pengaduan masyarakat, terutama yang terkait pertanahan, bisa diselesaikan dengan cepat, tepat dan cermat.
"Agar tidak melebar sampai ke mana-mana, bahkan ada yang sampai mengadu ke menteri," kata Longki di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa.
Penegasan itu disampaikan Longki dalam pertemuan terbatas bersama Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah, jajaran Kanwil Badan Pertanahan Negara (BPN) Sulawesi Tengah, Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi dan Kota Palu.
Ia berharap selalu ada sinergi antara pemerintah, lembaga pengawasan, dan legislatif dalam penyelesaian konflik-konflik agraria.
Longki juga meminta agar aksi percepatan sertifikasi tanah dapat dilaksanakan secepatnya, baik untuk masyarakat maupun aset pemerintah. Hal ini adalah kunci untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
"Dan yang tak kalah penting adalah transparansi dan tata kelola pertanahan. Itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik terkait pertanahan ini," pesannya.
Dalam pertemuan terbatas itu, terungkap beberapa persoalan pertanahan di Sulteng, khususnya beberapa wilayah untuk kabupaten dan kota.
