Palu (ANTARA) -
Wali Kota Palu Hadianto Rasyid mengingatkan komitmen para pengusaha tambang batuan dan pasir, terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sudah disepakati beberapa waktu lalu.
“Kita pernah bersepakat secara bersama-sama, terkait beberapa hal yang menjadi komitmen oleh seluruh pengusaha,” katanya di Palu, Selasa.
Pertemuan itu untuk menindaklanjuti komitmen yang telah disepakati antara para pengusaha dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu pada Juli 2024 lalu. Beberapa poin yang dimaksud adalah pemeliharaan jalan melalui izin dispensasi pemakaian jalan dari BPJN Sulawesi Tengah dengan jaminan pemeliharaan jalan.
Peningkatan infrastruktur jalan di area tambang dengan konstruksi rigid beton, meliputi 100 meter dari area tambang ke badan jalan dan 100 meter dari badan jalan ke dermaga jetty.
Selanjutnya, pengendalian lingkungan, seperti pemasangan sprinkle air untuk mengantisipasi debu, penyiraman area tambang dan jetty dua kali sehari, serta penghijauan di area tambang dan aliran sungai.
Selain itu, penanganan limpasan air hujan untuk mencegah material terbawa ke luar area tambang. Kemudian, penyampaian laporan lingkungan setiap bulan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu. Pembersihan kendaraan tambang dari material sebelum melintasi jalan nasional. Terakhir, keterlibatan dalam Forum TJSL Kota Palu, termasuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan.
Menurut Hadi, waktu tiga bulan yang diberikan sejak penandatanganan komitmen pada Juli 2024 sebenarnya sudah lebih dari cukup. Namun, kata dia, hingga kini masih banyak yang belum melaksanakannya.
“Seharusnya sampai Oktober 2024. Tapi ini sudah lewat cukup lama. Tiga bulan kemudian berlalu begitu saja, tanpa ada sesuatu atau apapun. Saya sudah berikan kompensasi yang cukup panjang. Olehnya saya minta kita kembali pada komitmen yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati,” katanya menegaskan.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Palu mengidentifikasi pengusaha yang telah menjalankan komitmen, namun juga menyoroti sejumlah pengusaha yang belum melaksanakannya. Dia pun memberikan dispensasi tambahan untuk membahas teknis pelaksanaan bersama BPJN Sulawesi Tengah.
