E-Siga Diharap Permudah Pelayanan Perizinan

Kamis, 3 Agustus 2017 07:10 WIB

Ilustrasi (antaranews)

Palu, (antarasulteng.com) - Peluncuran aplikasi sistem informasi, pengendalian, perizinan atau e-Siga secara elektronik berbasis online pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu BPMPTSP Kota Palu, Sulawesi Tengah diharapkan dapat mempermudah pelayanan pengurusan perizinan di masyarakat.

Kepala BPMPTSP Kota Palu, Ajenkris mengatakan di Palu, Rabu, bahwa saat ini di tengah laju pertumbuhan arus globalisasi yang menuntut pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (good governance) dimana transparansi dalam pelayanan publik merupakan salah satu faktor pendorong sendi pembangunan nasional.

"Kemudian menciptakan pemerintahan bersih berwibawa bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme," kata Ajenkris.

Seiring dengan perkembangan BPMPTSP sebagai fungsi pelayanan publik maka lembaga pemerintahan ini perlu melakukan percepatan-percepatan serta inovasi untuk menciptakan suhu pelayanan yang memiliki integritas, cepat dan tepat.

Olehnya, dengan sistem online yang baru dibangun untuk kepentingan pelayanan perizinan diharapkan dapat memudahkan akses masyarakat dalam melakukan pengurusan perizinan.

"Badan pelayanan perizinan terpadu melakukan inovasi pelayanan dengan membangun sistem pelayanan perizinan dimana sistem ini sangat mempermudah pelayanan dan proses awal permohonan sampai penyerahan izin dapat terintegrasi pada trakcing sistem yang lebih evektif dan evisien dalam memudahkan percepatan perizinan," jelasnya.

Ajenkris menjelaskan, penggunaan sistem online seperti ini sangat membantu pemerintah khususnya dibidang pelayanan perizinan. Dengan sistem online, menurutnya, merupakan salah satu upaya mengurangi tatap muka langsung dan mencegah terjadinya pungli dan gratifikasi.

"Aplikasi ini sesunggunya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam proses pengajuan perizinan guna memberikan keuntungan yang evisien baik dari segi waktu, biaya, tenaga dan juga dapat mengantisipasi pungli dan gratifikasi," pungkasnya. (skd)