Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) siap bersinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulteng dalam berbagai program, termasuk edukasi hukum bagi masyarakat serta peningkatan layanan yang lebih cepat dan responsif.
"Kita ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat tanpa terkecuali, mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan merata," kata Gubernur Sulteng Anwar Hafid saat menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng dan jajarannya, di Palu, Kamis.
Menurut Anwar, dengan adanya sinergi bersama ini diharapkan berbagai program layanan hukum dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, serta mendukung terciptanya pembangunan daerah yang berbasis pada kepastian hukum dan keadilan sosial.
Mantan Bupati Morowali dua periode ini menyatakan pihaknya mendukung penuh program-program untuk peningkatan kesadaran hukum di masyarakat.
Ia menekankan pentingnya upaya bersama dalam mendorong kesadaran hukum sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy mengatakan bahwa kolaborasi bersama pemerintah daerah sangat penting dalam peningkatan layanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
"Kami siap berkolaborasi dalam berbagai program yang mendukung kemudahan akses hukum bagi masyarakat, baik di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, hingga pembentukan produk dan pembinaan hukum," ujarnya.
Ia mengatakan kerja sama antara Kemenkum dan Pemprov setempat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan hukum yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha di Sulawesi Tengah.
Ke depan, kata dia, akan dilakukan langkah optimalisasi peran desa sadar hukum, peningkatan kapasitas aparatur dalam penegakan hukum, serta dukungan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perlindungan kekayaan intelektual.
"Dengan sinergi yang kuat, kita yakin dapat menciptakan Sulawesi Tengah yang lebih tertib hukum dan berkeadilan," ujarnya.
