Pemprov Sulteng ingatkan moralitas penggunaan RKUD di bank daerah

Kamis, 5 Februari 2026 20:34 WIB

Gubernur Sulteng Anwar Hafid. (ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulteng)

Palu (ANTARA) -

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengingatkan moralitas dalam penggunaan rekening kas umum daerah (RKUD) di bank daerah.

“Ini persoalan moralitas saja, Bank Sulteng merupakan milik daerah dan tidak ada paksaan kepada kepala daerah untuk menitipkan anggarannya di Bank Sulteng,” kata Gubernur Sulteng Anwar Hafid.

PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah atau Bank Sulteng menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Sulteng Tahun 2026 di Palu, Rabu. Dalam pertemuan itu terungkap, jika Pemerintah Kota Palu belum menggunakan Bank Sulteng untuk RKUD. Padahal, Pemkot Palu memiliki 2,56 persen atau 125.728 lembar saham.

“Mudah-mudahan Wali Kota Palu bisa melihat Bank Sulteng, supaya dananya bisa disimpan di Bank Sulteng dan bank lain. Jangan juga kosong-kosong amat. Karena semua bupati dan wali kota punya saham di Bank Sulteng,” harap gubernur yang mewakili Pemprov Sulteng sebagai pemegang saham pengendali (PSP) di Bank Sulteng.

Terkait kebijakan itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin mengatakan bahwa kebijakan RKUD di Bank Sulteng, merupakan wewenang Wali Kota Palu Hadianto Rasyid.

“Itu kebijakan Wali Kota Palu, silahkan tanyakan ke Wali Kota Palu,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI mengancam akan menahan dana transfer ke daerah, jika ada kabupaten dan kota yang tidak menggunakan bank daerah.

"Kalau itu yang terjadi, dana alokasi umum (DAU) dan dana transfer daerah kami tahan," kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda dalam kunjungannya ke Bank Sulteng di Palu, Rabu (7/5/2025).

Komposisi kepemilikan saham dari terbesar sampai terkecil yakni Pemprov Sulteng 30,64 persen atau 1.507.448 lembar saham. PT Mega Corpora 26,00 persen atau 1.279.348 lembar saham. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong 4,93 persen atau 242.638 lembar saham.

Pemkab Banggai 4,85 persen atau 238.417 lembar saham. Pemkab Tolitoli 4,52 persen atau 222.523 lembar saham. Pemkab Banggai Kepulauan 3,68 persen atau 181.068 lembar saham.

Pemkab Poso 3,49 persen atau 171.897 lembar saham. Pemkab Donggala 3,42 persen atau 168.487 lembar saham. Pemkab Tojo Una-Una 3,34 persen atau 164.495 lembar saham. Pemkab Buol 3,02 persen atau 148.407 lembar saham.

Pemkab Morowali Utara 2,94 persen atau 144.741 lembar saham. Pemkab Morowali 2,93 persen atau 144.164 lembar saham. Pemerintah Kota Palu 2,56 persen atau 125.728 lembar saham.