Morowali, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, mengawal ketat proses validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Baca juga: Presiden ingin bansos tepat sasaran, berbasis DTSEN) tahun 2025 guna memastikan bantuan sosial dari pemerintah tepat sasaran.
"Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan dari pemerintah daerah tepat sasaran dan hanya diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan," kata Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf di Morowali, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus yang melibatkan beberapa dinas terkait guna memverifikasi data masyarakat miskin di Morowali.
Menurut dia, hasil dari proses tersebut menunjukkan penurunan angka kemiskinan hingga 50 persen dari data sebelumnya.
"Selama ini data masyarakat miskin masih mengambang. Selama dua bulan terakhir kami membentuk tim untuk melakukan validasi data tersebut. Dari rekap hasil rapat siang ini, jumlah orang miskin turun hingga 50 persen," katanya.
Baca juga: Presiden ingin bansos tepat sasaran, berbasis DTSEN
Baca juga: Menekraf dan Menko Pemberdayaan Masyarakat bahas pemanfaatan DTSEN
Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi data masyarakat miskin di beberapa kecamatan, terjadi penyusutan dalam jumlah penerima DTSEN, seperti Kecamatan Sombori Kepulauan dari 1.032 kepala keluarga (KK) menjadi 422 KK.
Kemudian Kecamatan Bungku Timur dari 1.070 KK menjadi 479 KK, Kecamatan Bumi Raya dari 1.412 KK menjadi 572 KK. Kecamatan Witaponda dari 1.367 KK menjadi 493 KK.
Ia mengatakan secara total, jumlah penerima DTSEN di empat kecamatan tersebut sebelum proses validasi mencapai 4.881 KK. Setelah proses validasi dan penambahan data baru, jumlahnya menurun drastis menjadi 1.977 KK.
Ia menegaskan bahwa keakuratan data DTSEN menjadi prioritas utama agar program bantuan dapat tersalurkan secara adil dan tepat. Proses pendataan juga akan dilakukan dalam dua gelombang untuk memastikan keabsahan data tersebut.
"Akan ada gelombang kedua untuk pendataan kemiskinan ini. Data harus tepat sasaran karena berkaitan langsung dengan penganggaran. Itulah alasan kami membentuk tim khusus ini, yang juga akan dievaluasi setiap enam bulan atau satu tahun," ujarnya.
