Komisi II DPR dan KPU RI sosialisasi pendidikan pemilih di Parimo

id Pendidikan pemilih, pendidikan politik, DPR, Longki Djanggola, politik, Parigi moutong, sulteng

Komisi II DPR dan KPU RI sosialisasi pendidikan pemilih di Parimo

Anggota Komisi II DPR Longki Djanggola menyampaikan sambutannya pada kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan tahun 2025 di Kabupaten Parigi Moutong sebagai bagian dari program kemitraan DPR dan KPU RI, Selasa (17/6/2025). (ANTARA/Moh Ridwan)

Parigi, Sulteng (ANTARA) - Anggota Komisi II DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mensosialisasikan pendidikan pemilih kepada masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah sebagai bagian dari upaya penguatan demokrasi kepemiluan.

"Kegiatan ini merupakan bentuk kemitraan dalam membantu KPU mengedukasi pemilih supaya tujuan demokrasi dalam negeri semakin kuat," kata anggota Komisi II DPR Longki Djanggola saat membuka kegiatan sosial pendidikan pemilih berkelanjutan tahun 2025 di Parigi, Selasa.

Ia menjelaskan kegiatan tersebut bukan hanya sekedar agenda seremonial, melainkan wujud nyata membangun demokrasi yang sehat, partisipatif dan berintegritas.

Menurut dia pemilu adalah pondasi dari kedaulatan rakyat dan kualitasnya sangat ditentukan dari partisipasi masyarakat, maupun penyelenggara pemilihan dalam menyikapi dinamika politik.

"Di era kontemporer ini tidak hanya menghadapi tantangan klasik seperti politik uang, tetapi juga tantangan baru seperti disinformasi digital, polarisasi identitas dan manipulasi opini melalui media sosial," ujarnya.

Maka pendidikan politik harus menjadi instrumen strategis dalam membentuk karakter pemilih yang sadar, kritis dan bertanggung jawab.

"Dalam rapat dengar pendapat bersama penyelenggara teknis pemilu (KPU), isu kepemiluan selalu hangat diperdebatkan, maka sebagai mitra strategis KPU wajib membantu lembaga negara tersebut mengedukasi pemilih, terutama pemilih pemula yang akan mengikuti proses pemilu akan datang," tutur Longki yang juga berasal dari daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tengah.

Ia menuturkan, pembangunan demokrasi tidak dapat dilakukan secara instan, ini harus membutuhkan kesadaran kolektif, edukasi berkelanjutan dan kerja sama seluruh komponen bangsa.

"Forum ini juga menjadi titik tolak untuk memperkuat literasi politik masyarakat, mendorong partisipasi aktif masyarakat serta membangun integritas dalam setiap proses demokrasi, baik di tingkat nasional maupun daerah," kata dia.

Pewarta :
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.