Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tetap menjadi salah satu prioritas dalam usulan penggunaan anggaran KKP Tahun 2025.
Komitmen implementasi program-program strategis pemerintah itu, menurut Trenggono, dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, didukung dengan akan dibukanya blokir anggaran KKP tahun 2025.
“KKP telah mengusulkan dukungan anggaran untuk pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih, yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas masyarakat, kemandirian ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi prioritas Presiden (Prabowo Subianto),” ujar Trenggono.
Adapun pembangunan KNMP, lanjut dia, memiliki sejumlah kriteria minimal. Pertama, mayoritas penduduk (lebih dari 80 persen) diutamakan berprofesi sebagai nelayan atau pembudidaya ikan.
Lebih lanjut, memiliki potensi sumber daya ikan (SDI), budidaya ikan, dan wisata bahari yang dapat dikembangkan; keberterimaan masyarakat dan pemerintah setempat, serta siap diberdayakan (social engineering).
Selanjutnya, adalah ketersediaan dan status lahan clear and clean untuk pembangunan fasilitas produksi (>1 ha); dan kampung terintegrasi dengan Kopdes Merah Putih.
Trenggono mengatakan, pembangunan satu Kampung Merah Putih membutuhkan Rp22 miliar, dan intervensi pemerintah terhadap model pembangunan itu dilakukan secara tematik berbasis potensi perikanan tangkap atau perikanan budidaya.
“Pengelolaan terhadap Kampung Nelayan Merah Putih akan dilakukan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di mana pemerintah akan melakukan pembangunan mencakup pembiayaan sarana prasarana produksi,” katanya.
“Seperti tambatan perahu, pabrik es, gudang beku, bantuan kapal, hingga adanya sentra kuliner, toko logistik. Dan semua ini total investasinya adalah sekitar Rp22 miliar per lokasi,” imbuhnya.
Ia meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar usulan itu dapat segera disetujui.
“Seluruh saran dan rekomendasi akan menjadi bahan acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan,” kata Trenggono.
Sebelumnya, KKP memproyeksikan kebutuhan anggaran sebesar Rp24,2 triliun untuk membangun 1.100 KNMP secara bertahap hingga tahun 2027 mendatang.
“Ya kan totalnya sudah tahu, kalau Rp22 miliar kali 100 berapa? (100 merupakan tahap awal pembangunan KNMP di 2025),” kata Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Trian Yunanda, Senin (16/6).
Anggaran tersebut secara keseluruhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
