Menteri Hukum: Posbankum wujud kehadiran negara pastikan akses keadilan warga

Rabu, 4 Februari 2026 14:16 WIB

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menghadiri kegiatan peresmian Posbankum Desa/Kelurahan di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (4/1/2026). ANTARA/HO-Kanwil Kemenkum Sulteng

Palu (ANTARA) - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan hak konstitusional warga negara atas akses keadilan.

“Negara tidak boleh absen ketika masyarakat membutuhkan perlindungan hukum,” katanya pada peresmian Posbankum di Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu, Rabu.

Ia menjelaskan Pos Bantuan Hukum adalah hasil kolaborasi lintas sektor yang dirancang untuk memastikan setiap warga, tanpa terkecuali, memperoleh layanan hukum yang mudah dijangkau, gratis, dan berkeadilan.

Menurut dia, keberadaan Posbankum di desa dan kelurahan menjadi fondasi penting dalam memperkuat budaya sadar hukum sekaligus mencegah konflik sosial sejak dini.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyampaikan apresiasi atas komitmen Kementerian Hukum bersama seluruh pemangku kepentingan yang telah menghadirkan layanan hukum hingga ke tingkat paling bawah.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendukung penuh Posbankum sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan desa yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia, Posbankum merupakan investasi sosial jangka panjang bagi ketertiban dan keadilan di Sulawesi Tengah.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy menyampaikan bahwa akses terhadap keadilan merupakan hak konstitusional setiap warga negara.

Namun, dalam praktiknya masih banyak masyarakat desa dan wilayah terpencil yang mengalami keterbatasan memperoleh layanan hukum.

Karena itu, Kementerian Hukum melalui program Posbankum Desa/Kelurahan terus mendorong penguatan layanan hukum yang mudah diakses, inklusif, dan berkeadilan.

Ia mengatakan sebanyak 2.017 desa dan kelurahan di Sulawesi Tengah, telah 100 persen terbentuk Posbankum yang merupakan hasil kolaborasi dan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa dan kelurahan.

Ia menegaskan Kanwil Kemenkum Sulteng berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi agar Posbankum tidak hanya menjadi simbol pencapaian, melainkan benar-benar berfungsi sebagai ruang yang ramah, inklusif, dan solutif bagi masyarakat.

Peresmian Posbankum tersebut juga dirangkaikan dengan pelatihan Paralegal Desa dan Kelurahan, yang diikuti oleh seluruh kepala desa dan lurah se-Sulawesi Tengah.