Sigi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah mengajak seluruh pihak menyelesaikan sejumlah persoalan terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah itu.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi Nuim Hayat mengatakan pentingnya koordinasi dan adanya langkah-langkah strategis guna menjawab berbagai persoalan yang mengemuka dalam pelaksanaan JKN di daerah itu.
"Tentunya ini menyangkut rendahnya kepesertaan masyarakat dalam program JKN serta tantangan dalam pelayanan kesehatan selama periode 2023–2024," kata Nuim Hayat kepada awak media di Desa Bora, Kamis.
Ia mengemukakan, ke depan harus ada kolaborasi lintas sektor dalam menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sigi.
Menurut dia, pentingnya pemanfaatan fana kapitasi puskesmas tahun 2023–2024 agar benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan di tingkat fasilitas kesehatan primer.
"Tidak boleh ada lagi masyarakat di Kabupaten Sigi yang terkendala dalam akses layanan Jaminan Kesehatan, apalagi saat mereka sangat membutuhkan pelayanan tersebut," ucapnya.
Ia menuturkan, terdapat berbagai kendala administratif dan teknis yang masih dihadapi rumah sakit, termasuk keterlambatan dalam proses verifikasi klaim serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan JKN.
"Harapannya ini mampu merumuskan langkah-langkah strategis dan solusi konkret untuk memperkuat implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Kabupaten Sigi," sebutnya.
Nuim menyebutkan, seluruh pihak baik dari BPJS Kesehatan, dinas-dinas terkait, pihak rumah sakit, serta perwakilan dari puskesmas se-Kabupaten Sigi bisa membuat rencana tindak lanjut serta pembentukan tim kecil yang akan memantau pelaksanaan rekomendasi hasil forum tersebut.
"Jadi tim ini bertugas memastikan terjadinya perbaikan nyata dalam sistem pelayanan kesehatan daerah, khususnya dalam kerangka JKN serta penggunaan dana kapitasi secara transparan dan akuntabel," katanya.
