Palu (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid meminta para kepala daerah di provinsi itu memperkuat kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah berjalan efisien, transparan dan tepat sasaran.
“Manfaatkan pendampingan dari BPKP untuk memperbaiki tata kelola keuangan kita. Dengan begitu, kita bisa menciptakan pemerintahan yang sehat, efisien dan dipercaya rakyat,” kata Anwar Hafid dalam pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulteng di Palu, Selasa.
Ia menekankan bahwa kerja sama strategis dengan BPKP penting untuk mendorong tata kelola keuangan daerah yang akuntabel serta meminimalkan potensi pemborosan anggaran.
Menurut dia, setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menjelaskan APBD Sulawesi Tengah 2026 mengalami penyesuaian dari Rp5,4 triliun, menjadi sekitar Rp4,1 triliun. Namun, ia menilai kondisi tersebut merupakan hikmah agar pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam perencanaan dan belanja publik.
Untuk itu, ia mengingatkan kepala daerah dan para organisasi perangkat daerah agar berhati-hati dalam menyusun anggaran terutama di tengah kondisi fiskal yang semakin ketat.
Gubernur mengatakan efisiensi bukan berarti pengurangan kegiatan semata, melainkan bagaimana anggaran digunakan dengan perencanaan yang matang dan hasil yang terukur.
“Saya percaya, meski anggaran kita terbatas, kalau disusun secara cermat dan teliti, hasilnya bisa maksimal. Yang penting, program itu benar-benar menyentuh rakyat,” katanya.
Anwar juga menegaskan agar penyusunan anggaran tidak lagi dilakukan secara formalitas atau hanya mengikuti pola tahun sebelumnya.
Ia bahkan menegaskan tidak akan menyetujui usulan kegiatan atau program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.
“Kalau programnya tidak bisa meyakinkan saya bahwa manfaatnya dirasakan masyarakat, mohon maaf, anggarannya tidak akan diberikan,” ujarnya.
Ia juga menekankan untuk menghindari praktik mark up, kegiatan fiktif, dan suap serta program yang tidak memiliki dampak langsung kepada masyarakat.
