Parigi, Sulteng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah memastikan tidak ada gejolak harga pangan khususnya komoditas beras menjelang Natal dan Tahun Baru 2026 di daerah itu.
"Kami konsisten menjaga ketersediaan pangan dalam daerah dengan memanfaatkan hasil panen petani setempat, termasuk menggandeng Bulog dalam distribusi bantuan pangan," kata Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Sahid di Parigi, Rabu.
Dari kunjungan kerja Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Indra Wijayanto dengan agenda pengawasan ketersediaan pangan di Parigi, Senin kemarin (10/9) ketersediaan beras di daerah itu sangat memadai di gudang Bulog, termasuk harga pangan di pasar tradisional dalam keadaan stabil.
Dalam pengecekan di sejumlah pasar tradisional dan gudang Bulog Tolai, harga beras di Parigi Moutong berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni Rp13.500 untuk beras premium dan Rp10.900 untuk beras medium.
"Kondisi ini menunjukkan bahwa rantai pasok dan distribusi pangan di daerah masih berjalan stabil," ujarnya.
Ia mengemukakan, masih menemukan ada sejumlah pelaku usaha yang belum mencantumkan label premium atau medium pada kemasan beras, sebagai mana Peraturan Bapanas Nomor 2 tahun 2023 tentang Label dan Fotografi Pangan, setiap kemasan beras wajib menampilkan informasi kategori secara jelas.
Dari temuan itu, Wakil Bupati Parigi Moutong menginstruksikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melakukan edukasi dan pembinaan kepada para pelaku usaha, supaya segera menyesuaikan dengan ketentuan peraturan.
"Kami sudah menginstruksikan instansi teknis terkait untuk melakukan langkah-langkah konkret, supaya tidak terjadi kecurangan," ucap Sahid.
Ia menambahkan, pihaknya juga memastikan bantuan pangan pemerintah segera disalurkan kepada penerima manfaat, dengan sasaran yakni warga pra sejahtera
Adapun jumlah penerima bantuan pangan di Parigi Moutong mencapai 42.036 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk periode Oktober-November 2025.
"Bila nanti dalam perjalanan penyaluran bantuan ditemukan penerima yang sudah tidak layak dalam artian meninggal dunia atau ekonominya membaik, maka datanya akan diperbaiki supaya bantuan tepat sasaran," kata dia menuturkan.
