Pemkab-Sigi: Reformasi birokrasi untuk tata kelola yang berkualitas

Kamis, 11 Desember 2025 18:52 WIB

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemkab Sigi Rahmat Iqbal (kiri) saat memimpin seminar kajian Inovasi Reformasi Birokrasi Aparatur Daerah Tahun 2025 di Desa Kotapulu, kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulteng, Kamis (11/12/2025). ANTARA/HO-Pemkab Sigi

Sigi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng), memastikan pentingnya reformasi birokrasi aparatur daerah dalam transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi Nuim Hayat mengatakan harus adanya sinergitas antara seluruh pimpinan perangkat daerah, akademisi, dan stakeholder terkait lainnya untuk mempercepat reformasi birokrasi berbasis inovasi dan kolaborasi.

"Jadi reformasi birokrasi bukan sekadar program administratif, tetapi sebuah gerakan transformasi menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi inovatif yang mendukung pembangunan berkelanjutan khususnya di Kabupaten Sigi," kata Nuim Hayat saat membuka kegiatan Kajian Inovasi Reformasi Birokrasi Aparatur Daerah Tahun 2025 di Desa Kotapulu, Kamis.

Ia mengemukakan, perlu adanya peningkatan produktivitas pertanian, kualitas pariwisata, dan daya saing ekonomi daerah sehingga menjadi fokus utama yang akan dipercepat melalui reformasi birokrasi tersebut.

"Ke depan peran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menjadi sangat strategis, tidak hanya sebagai perencana pembangunan, tetapi juga sebagai motor penggerak riset, inovasi, dan kebijakan berbasis bukti," ucapnya.

Menurut dia, Kabupaten Sigi mampu membangun tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas dan berintegritas.

"Sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat, semangat kolaborasi dan sinergitas ini harus menjadi landasan pijakan bersama dalam membangun kerja-kerja produktif ke depan," sebutnya.

Nuim mengajak seluruh pihak bersama-sama mengawal reformasi birokrasi di Kabupaten Sigi agar benar-benar menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat, yaitu pelayanan yang cepat, transparan, dan berkeadilan.

"Berdasarkan hasil kajian dari tim peneliti dari Universitas Tadulako menunjukkan Kabupaten Sigi berhasil meraih peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sebesar 171,95 persen dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) hingga 962,26 persen," kata dia.

Capaian itu, kata dia, menempatkan Kabupaten Sigi di peringkat 3 se-Sulawesi Tengah dengan IRB 72,8 pada tahun 2024, dengan tingkat pertumbuhan tertinggi yakni 3,9 persen dibandingkan kabupaten/kota lainnya di provinsi.

"Tentunya keberhasilan ini merupakan hasil dari implementasi lebih dari 10 inovasi digital lintas OPD yang telah mengubah wajah pelayanan publik seperti Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Terintegrasi yang mencapai adopsi 100 persen, Satu Sigi atau portal layanan terpadu, SI-GITA yakni Sistem Informasi Geospasial Investasi dan Tata Ruang, dan Srikandi atau Sistem Riset dan Kajian Inovasi Daerah yang memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kecepatan, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik," ujarnya.

Nuim menjelaskan, reformasi birokrasi memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat yakni Indeks Pelayanan Publik (IPP) mencapai 70,1 dengan kepuasan masyarakat 72-74 persen kategori baik, dan 75,1 persen masyarakat menilai pelayanan publik lebih baik dibandingkan 3 tahun lalu.

Selanjutnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 68,48 (2020) menjadi 70,51 (2024), tingkat kemiskinan menurun dari 12,45 persen menjadi 12,06 persen, dan pertumbuhan ekonomi pulih dari kontraksi -1,50 persen (2020) menjadi 3,50 persen (2024).

"Peningkatan investasi sebesar 139,82 persen melalui kemudahan perizinan online (OSS) dan Patroli Metrologi yang meningkat 474 persen untuk perlindungan konsumen menunjukkan bahwa inovasi tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan melindungi kepentingan masyarakat," ucap Nuim.