Kota Palu (ANTARA) - International Forestry Research and World Agroforestry (ICRAF) Indonesia menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam merumuskan perencanaan peta jalan menuju pengembangan rencana induk pengelolaan terpadu bentang darat dan laut di wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong.
Peneliti CIFOR-ICRAF Indonesia Feri Johana mengatakan pembentukan kelompok kerja Solution for Integrated Land and Seascape Management in Indonesia (SOLUSI) dapat menjadi langkah penting dalam mendorong kerja sama lintas sektor untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.
"Ke depan wilayah-wilayah ini untuk pembangunannya bisa sesuai, sehingga tidak hanya dari aspek ekonomi tetapi juga sosial dan lingkungan bisa seimbang," katanya saat ditemui awak media di Kota Palu, Kamis.
Pihaknya dalam menyusun roadmap dan masterplan mengumpulkan data dari masyarakat setempat.
"Jadi masterplan ini hasil diskusi antara peneliti dan masyarakat untuk mengetahui apa keinginan mereka kepada pemerintah, termasuk Pokja SOLUSI ini sebagai pendekatan baru di Indonesia dalam rangka untuk memperkuat keterhubungan secara positif dalam meningkatkan integrasi pengelolaan darat dan laut," ucapnya.
Ia menuturkan pembuatan rencana induk pengelolaan terpadu bentang darat dan laut untuk menjaga keberlangsungan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempertahankan fungsi lingkungan pada masa mendatang.
"Harapannya masterplan ini bisa memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan di Sulteng, termasuk menjadi model yang dapat diterapkan di provinsi lainnya," kata Feri.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda Sulteng Novalina menjelaskan dokumen rencana induk tersebut sejak awal dirancang untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam, memetakan kesesuaian dan alokasi ruang secara terpadu, serta merumuskan strategi intervensi prioritas untuk meningkatkan ketahanan lingkungan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah di Sulteng.
"Tentu dengan adanya masterplan ini membuat Pemprov Sulteng akan mempunyai perencanaan secara utuh dan komprehensif antara perencanaan darat maupun laut," kata Novalina.
Menurut dia, selama ini pemerintah daerah hanya membuat rencana induk secara terpisah antara darat dan laut.
"Jadi integrasi ini menjadi sebuah kemajuan besar bagi perencanaan di Pemprov Sulteng. Ke depan dari masterplan ini akan segera disusun rencana aksi dan Bappeda Sulteng menggagas Musrenbang khusus untuk mengurai seluruh isi dari masterplan tersebut," ujarnya.
Novalina memastikan hasil konsultasi publik dari rencana induk pengelolaan terpadu bentang darat dan laut dapat didiskusikan selanjutnya pada forum Musrenbang khusus tahun 2026.
Diketahui pembuatan rencana induk dan peta jalan pengelolaan terpadu bentang darat dan laut dilakukan oleh ICRAF, GIZ, SNV, dan Yayasan Kehati.
