Pemkab Donggala Diminta Serius Sikapi Perubahan Iklim

id iklim

Pemkab Donggala Diminta Serius Sikapi Perubahan Iklim

Ilustrasi-Sekolah Lapang Iklim (bmkg.go.id)

Diharapkan komitmen besar pemerintah terhadap isu perubahan iklim juga diikuti oleh daerah
Palu,  (antarasulteng.com) - Pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, diminta lebih serius menyikapi perubahan iklim melalui pendekatan sejumlah program strategis di daerah itu.

Hal tersebut terungkap dalam forum diskusi terarah tentang pengukuran tata kelola ketahanan perubahan iklim yang digelar di salah satu hotel di Palu, Selasa.

Diskusi yang diinisiasi oleh Kemitraan(Partnership for Governance Reform) tersebut menghadirkan sejumlah elemen masyarakat seperti petani, nelayan, jurnalis, akademisi, DPRD serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait di Kabupaten Donggala.

Peneliti dari Kemitraan M Subarkah mengatakan program strategis tersebut antara lain meliputi aspek pendidikan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam hutan nonkayu, partisipasi masyarakat sipil, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat maupun aspek penegakan hukum.

"Kemitraan menyadari ketahanan antar daerah terhadap dampak perubahan iklim cukup bervariasi, untuk itu dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh arena di masing-masing kabupaten/kota," kata Subarkah.

Dia mengatakan semakin tinggi tingkat kepatuhan seluruh unsur daerah yakni pemerintah, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi dalam mempraktikkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, maka daerah tersebut akan makin mampu meminimalisasi dampak perubahan iklim baik dari sisi adaptasi maupun mitigasi.

"Arena yang memiliki kontribusi penting dalam kualitas tata kelola perubahan iklim antara lain pejabat politik yakni kepala daerah dan DPRD, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi," katanya.

Subarkah mengatakan komitmen pemerintah semakin besar dalam isu perubahan iklim dunia.

Komitmen tersebut semakin kuat dengan adanya wacana dari pemerintah pusat melalui Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan yang akan menggunakan indikator-indikator program perubahan iklim sebagai salah satu kriteria dalam menentukan besaran Dana Insentif Daerah (DID) kepada wilayah.

"Diharapkan komitmen besar pemerintah terhadap isu perubahan iklim juga diikuti oleh daerah," katanya. (skd)