Pemprov-Sulteng ingatkan OPD agar penganggaran sesuai perencanaan

Selasa, 23 Juni 2026 23:27 WIB

Wakil Gubernur Sulteng Reny A Lamadjido. ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulteng

Palu, Sulteng (ANTARA) -

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar penganggaran harus sesuai dengan perencanaan program.

"Yang paling penting adalah komitmen dan konsistensi. Apa yang direncanakan harus sesuai dengan yang dianggarkan dan dilaksanakan. Jangan sampai ada perbedaan antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaannya di lapangan," kata Wakil Gubernur Sulteng Reny A Lamadjido di Palu, Sulteng, Selasa.

Menurut dia, perencanaan pembangunan harus selaras dengan penganggaran yang dituangkan dalam dokumen-dokumen strategis daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Ketidaksesuaian antara perencanaan dan penganggaran berpotensi menjadi temuan dalam proses pemeriksaan dan evaluasi.

"Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.

Dia menegaskan tidak berguna kegiatan banyak dan anggaran besar, jika dampaknya tidak dirasakan rakyat.

"Yang kita kejar adalah kualitas dan hasilnya, bukan sekadar kuantitas kegiatan," ujarnya.

Selain itu, Reny menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, seluruh proses pengadaan dan penggunaan anggaran harus dilakukan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku, guna menghindari persoalan hukum maupun temuan pengawasan.

Wakil Gubernur juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tetap disiplin dalam pelaksanaan program dan tidak mengubah perencanaan hanya untuk menghabiskan anggaran di akhir tahun.

"Kalau perencanaannya sudah baik, laksanakan sesuai rencana. Jangan mengubah kegiatan hanya karena ingin mengejar penyerapan anggaran. Yang terpenting adalah manfaat dan hasil yang dicapai," pesannya.

Reny menegaskan bahwa tujuan utama dari tata kelola keuangan yang baik adalah meningkatkan kinerja pemerintahan dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menjadi cerminan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah.