Palu, (ANTARANews Sulteng) - DPRD Sulawesi Tengah menekankan kepada Pemerintah Provinsi Sulteng agar mendata semua korban terdampak bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala serta sebagian Kabupaten Parigi Moutong.
"Pemerintah Sulawesi Tengah harus memastikan hal ini, Jangan sampai ada korban yang tidak terdata," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng Muhammad Masykur, terkait penanganan usai bencana Sulteng, Jumat.
Theo, sapaan akrab Muhammad Masykur menegaskan kepada eksekutif bahwa seluruh hal yang terkait dalam penanganan bencana harus berbasis data. Akurasi data, sebut dia, akan menjadi salah satu agenda kerja pansus penanganan usai bencana.
Sebab, kata dia, jangan sampai ada warga yang luput dari pendataan. Karena, menyangkut data korban dan mereka yang akan dibangun kesejahteraannya usai bencana menjadi poin yang paling krusial dalam penanganan.
"Ini poin yang paling krusial dan tidak bisa tidak pemerintah mesti memastikan semua hal tersebut," tegas Masykur.
Mantan Direktur Eksekutif PBHR Sulteng itu menyebut pansus akan mengecek langsung apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan terkait penanganan setelah bencana di tiga daerah terdampak bencana serta sebagian di Kabupaten Parigi Moutong.
Ketua Fraksi Nasdem diDPRD Sulteng itu berharap Pansus dapat mengawal seluruh proses tahapan penanganan bencana yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
"Jika kita merujuk ke ketentuan tersebut, semuanya sudah jelas siapa melakukan apa sesuai kewenangan yang dimiliki. Nah hal demikian yang kita akan pastikan karena menyangkut pemenuhan hak-hak warga korban," kata Masykur yang juga anggota pansus pengawasan terhadap eksekutif terkait penanganan usai bencana Sulteng.
Sementara itu Ketua Pansus Yahdi Basma mengemukakan terkait data keberadaannya ada di Dukcapil, BPS, Dinas Sosial, bahkan BKKBN serta beberapa instansi terkait lainnya. Maka tahapannya memperolehnya, sebut dia, pertama, pengintegrasian basis data dari sejumlah OPD terkait ini.
Kedua, tentukan induk data berupa folder, misalnya 4 folder besar, Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong. Selanjutnya, variannya di urai, misalnya untuk folder PALU, di partisi menjadi 4 (empat) sub-folder yakni : tsunami (korban terdampak sepanjang Teluk Palu), likuifaksi Petobo, likuifaksi Balaroa, ?ke-4, Korban non-likuifaksi/tsunami.
"Selanjutnya terus diruntut ke bawah, dengan variabel per-KK mengacu basis data terintegrasi tadi. Maka akan kelihatan, siapa di suatu KK tersebut yang hidup, meninggal dunia, rumahnya hilang (H), rusak berat (RB), rusak sedang (RS) atau rusak ringan (RR). Bahkan dapat kelihatan manifest faktual situasi ekonominya usai bencana. Dan lain sebagainya," urai Yahdi.
Lanjut Yahdi pansus akan terus berupaya dan mengejar data-data itu. Bahkan, sebut dia, pansus akan mengevaluasi dan mempertanyakan pola atau skema penanganan penanggulangan bencana oleh Pemprov Sulteng. Khususnya, di sisi mana data terjadi stagnan.
Baca juga: Fraksi Nasdem desak pemkab pulihkan pertanian pascabencana Sigi
Legislator : pemprov pastikan kevalidan data korban bencana
Pengungsi korban gempa dan likuifaksi beraktivitas di sekitar hunian sementara yang mereka tempati di Desa Lolu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Minggu (25/11/2018). Ratusan unit hunian sementara bantuan BUMN itu mulai ditempati pengungsi setelah rumah mereka hancur akibat gempa pada 28 September 2018 lalu. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/nz.
