Demonstran Di Kolonodale Bakar Mobil Dinas

Sabtu, 15 Desember 2012 11:57 WIB

Seorang polisi mengamankan aksi demo di Kolonodale, Sabtu (15/12) (Istimewa/Jan Gogali-MMC)

...demo tersebut merupakan wujud kekecewaan warga Morowali Utara atas gagalnya pemekaran Morowali Utara akibat tidak seriusnya pemimpin Morowali mengurus kepentingan rakyatnya."

Palu - Demonstrasi di Kolonodale, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, yang dilakukan sejumlah warga yang kecewa terhadap gagalnya pemekaran Kabupaten Morowali Utara, berakhir anarkis dengan membakar dua mobil dan sebuah motor dinas Pemkab Morowali serta merusak satu mobil milik anggota DPRD Morowali.

Aksi itu berlangsung di lapangan Morokoa, Kolonodale, Sabtu sekitar pukul 10.00 WITA.

Bahkan mobil dinas milik Anggota DPRD Morowali Waris Kandori didorong masuk sungai kecil setelah dirusak.

Massa marah karena Bupati Morowali Anwar Hafid dinilai tidak memenuhi janjinya untuk memperjuangkan pemekaran Morowali Utara.

"Anwar Hafid itu pembohong," begitu tertulis dalam sebuah spanduk yang dipasang masyarakat di Kolonodale.

Anggota DPRD Morowali Waris Kandori yang dihubungi melalui telepon genggamnya mengatakan, demo tersebut merupakan wujud kekecewaan warga Morowali Utara atas gagalnya pemekaran Morowali Utara akibat tidak seriusnya pemimpin Morowali mengurus kepentingan rakyatnya.

"Ini akibat janji-janji yang tidak dipenuhi oleh pemimpin," katanya namun menolak merinci janji dimaksud dan berharap kepada masyarakat tidak melakukan tindakan anarkis dan menghadapinya dengan kepala dingin melalui duduk bersama berdialog.

Keterangan lain yang dihimpun ANTARA menyebutkan, para tokoh dan sebagian warga Morowali Utara kecewa berat terhadap Bupati Morowali Anwar Hafid yang dinilai tidak serius mengawal urusan pemekaran di DPR.

Seorang tokoh masyarakat Morowali di Jakarta menyebutkan bahwa saat pembahasan daerah otonomi baru di Komisi II DPR awal pekan ini, Bupati Morowali Anwar Hafid tidak hadir di Komisi II, hanya mengirim Wakil Bupati Sumisi Marunduh, padahal undangan Komisi II menyebutkan bahwa bupati tidak bisa diwakili.

"Kami melihat dari daerah lain seperti Banggai Kepulauan, bupatinya datang sendiri bahkan dengan wakil bupati serta Ketua DPRD dan sejumlah tokoh masyarakat untuk memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah," ujar tokoh tersebut.

Dikritik tajam

Bupati Morowali Anwar Hafid yang baru terpilih kembali untuk periode kedua memimpin KAbupaten Morowali pada pilkada November 2012 mendapat kritik tajam di media sosial Mia Mori Community (masyarakat Morowali Utara) karena selama masa kampanye ia menggunakan isu pemekaran untuk meraih simpati.

Namun ketika menang dengan dukungan mayoritas suara di Morowali Utara, ia tidak memenuhi janjinya untuk mengawal proses pemekaran di DPR RI.

"Ini aksi spontanitas masyarakat yang kecewa kepada bupati. Tidak ada kordinator lapangan, warga spontan melakukan aksinya," ujar seorang warga yang dihubungi di Kolonodale.

Kapolres Morowali AKBP Suhirman yang dihubungi melalui telepon genggamnya tidak mengangkat teleponya untuk dimintai konfirmasi.

DPR pada penutupan masa sidang II 2012 di Jakarta, Jumat, menyetujui dan mengesahkan tujuh rancangan undang-undang (RUU) tentang pembentukan daerah otonom baru pada rapat paripurna di Jakarta, Jumat.

Tujuh daerah otonomi baru yang disetujui DPR adalah Kabupaten Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Kabupaten Malaka (Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Mamuju Tengah (Sulawesi Barat), Kabupaten Banggai Laut (Sulawesi Tengah), Kabupaten Pulau Tailabu (Maluku Utara), Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Sumatera Selatan) dan Kabupaten Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara).

Sedangkan sisa tujuh RUU lainnya akan dibahas kembali pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2012-2013 yakni Kabupaten Musi Rawas (Sumatera Selatan), Kabupaten Morowali Utara (Sulawesi Tengah), Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Muna Barat, Kota Raha dan Kabupaten Konawe (Sulawesi Tenggara). (R007)