Gubernur: Sulteng Aman

Rabu, 13 Februari 2013 10:15 WIB

Gubernur Sulteng Drs H Longki Djanggola, MSi (ANTARA/Fiqman Sunandar)

"Bentrok di-`blow up` seakan-akan besar, padahal tidak mempengaruhi kegiatan masyarakat. Semuanya berjalan seperti biasa," katanya."

Palu (antarasulteng.com) - Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola meyakinkan para anggota DPRD kota se-Indonesia bahwa daerah ini tetap aman untuk dikunjungi oleh siapapun meski masih sering terjadi konflik.

"Kita sudah mengidentifikasi konflik di daerah ini yakni akibat perbedaan aqidah dan konflik horisontal di Kabupaten Sigi dan Kota Palu," kata Longki pada pembukaan Rapat Kerja Nasional ke-12 Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) di Kota Palu, Rabu.

Hadir pada pembukaan rapat kerja nasional tersebut antara lain Sekretaris Menkopolhukam Langgeng Sulistiyono.

Longki mengatakan konflik yang terjadi di Kota Palu dan Sigi seperti perkelahian antarkelompok pemuda juga biasa terjadi di daerah lain, hanya saja konflik di Sulawesi Tengah diberitakan berlebihan sehingga seakan-akan di Sulawesi Tengah mencekam.

"Bentrok di-`blow up` seakan-akan besar, padahal tidak mempengaruhi kegiatan masyarakat. Semuanya berjalan seperti biasa," katanya.

Longki mengatakan anggota Adeksi sebelum berkunjung ke Palu pasti sudah mendapat kabar bahwa daerah itu tidak aman.

"Bapak-bapak pasti sudah termakan isu. Hari ini bapak lihat sendiri. Ternyata aman. Bapak-bapak juga nyenyak tidur tanpa gangguan apa-apa," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Menkopolhukam Langgeng Sulistiyono mengatakan, Selasa (12/2) malam, dirinya ditemani Ketua DPRD Kota Palu sudah berkeliling kota sambil menikmati khas kuliner.

"Semalam saya sudah keliling, ke pantai, makan kaki lembu (kaledo). Habis itu makan durian lagi," kata Langgeng.

Dia mengatakan Kota Palu memang tidak seperti apa yang dikhawatirkan oleh orang lain bahwa daerah ini tidak aman.

Dijadwalkan rapat kerja nasional Adeksi yang akan berlangsung hingga 15 Februari itu akan membahas tentang penguatan peran dan fungsi DPRD dalam penanganan konflik daerah. (A055)