"Kebutuhan masyarakat saat ini pembangunan infrastruktur bidang kesehatan dan pendidikan selain hunian tetap," kata Sekretaris Daerah Sulawesi Tengah Hidayat Lamakarate saat menerima kunjungan BPKH di ruang kerjanya, Jumat.
Menurut Sekda, penanganan bencana dapat melibatkan berbagai pihak guna membantu pemerintah dalam memulihkan daerah pascagempa, tsunami dan likuefaksi.
Dukungan bantuan dari lembaga pendonor dinilai penting, karena dapat membantu dan mempercepat proses realisasi pembangunan, dibanding dana pemerintah yang masih memerlukan waktu.
"Dana pemerintah akan ada, tetapi memerlukan waktu yang panjang, sementara kebutuhan masyarakat begitu kompleks, kami sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat membantu proses pemulihan daerah," katanya menambahkan.
Dia menyarankan, agar melibatkan pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak bencana, sehingga sasaran bantuan pembanguan infrastruktur lebih tepat sasaran.
Baca juga : JMK-Oxfam bantu pengungsi korban bencana Pasigala hingga 2020
FAO ingin bantu 15.000 petani dan nelayan korban bencana Sulawesi Tengah
Pemkot Surabaya bantu hunian tetap korban gempa Palu
Kepala Devisi program BPKH Agung Sri Hendarsa mengatakan, sebelum bantuan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, perlu diskusi dengan pemerintah guna merumuskan apa saja yang menjadi fokus kebutuhan pembangunan masa rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dia memaparkan, dana BPKH untuk bantuan pemulihan bencana di Sulteng sangat tersedia, akan tetapi BPKH ingin mengetahui fokus bantuan yang disalurkan khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan dan meminta dukungan sumber daya yang akan melaksanakan.
"Saat ini masih penjajakan, bantuan dana BPKH sudah ada tinggal realisasinya apa yang dibangun sesuai kebutuhan masyarakat," kata Agung.
