BPKH Limited baru berdiri akhir kuartal pertama tahun 2023 dan memperoleh perizinan untuk beroperasi penuh di akhir tahun lalu, yang diawali dengan suplai 76 ton bumbu dari tanah air untuk konsumsi jamaah calon haji Indonesia.
"Saat ini baru 25 persen pemenuhan bumbu dari 300 ton kebutuhan, ini sudah langkah awal yang cukup bagus karena persiapan yang relatif singkat," kata Kepala Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Sesuai undang-undang, Fadlul mengatakan pengelolaan keuangan haji harus diinvestasikan ke sektor riil sekitar 70 persen.
"BPKH saat ini punya portofolio yang existing, masih mayoritas di dalam bentuk surat berharga dan saat ini hanya kurang dari lima persen yang merupakan investasi yang di luar deposito," ujarnya.
Hal itu, kata Fadlul, sesuai dengan kesepakatan dengan pemerintah dan juga komisi VIII DPR RI bahwa BPKH harus ikut serta di dalam ekosistem perhajian.
"Ke depannya BPKH Limited akan dijadikan BPKH sebagai subholding company dari anak perusahaan yang akan kerja sama dengan pengusaha-pengusaha lokal Indonesia maupun Arab Saudi," katanya.
Fadlul menambahkan untuk mendatangkan bahan baku ke Arab Saudi memerlukan kesepakatan antara dua negara.
"Nah, ini kelihatannya kita perlu bantuan dari Kementerian Perdagangan untuk ada semacam perjanjian dengan Kementerian Perdagangan (Arab) Saudi untuk bisa secara langsung kita suplai, karena saat ini kita baru bekerja sama dengan importir, kita ini sebagai agrerator," ungkap Fadlul.
Pengiriman bumbu tersebut diakui sebagai upaya yang mempermudah pihak katering dalam menyediakan konsumsi untuk jamaah calon haji Indonesia.
Salah satunya diakui oleh Pemilik Katering Buraq Al Misk, Zaky. Dirinya yang mempekerjakan 13 koki asal Indonesia mengaku sangat senang dengan suplai bumbu khas Indonesia yang diterimanya.
"Masaknya menjadi lebih gampang, karena bumbu jadi. Saya senang sekali," ucapnya.*
