Ini komentar Ketua DPRD Kota Palu yang baru terkait pascabencana

id Palu,Kota Palu,DPRD Palu,DPRD Kota Palu

Ini komentar Ketua DPRD Kota Palu yang baru terkait pascabencana

Ketua DPRD Kota Palu hasil Pemilu 2019, Moh Ikhsan Kalbi (tengah), Wakil Ketua I Erman Lakuana (kanan) dan Wakil Ketua II Rizal (kiri) saat pengambilan sumpah jabatan sebagai pimpinan DPRD Kota Palu definitif periode 2019-2024 di ruang sidang utama DPRD Palu, Senin sore. (Imron)

Banyak masyarakat penyintas di lokasi huntara (hunian sementara) dan tenda pengungsian yang masih membutuhkan uluran tangan dari Pemkot dan DPRD Palu
Palu (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Palu hasil Pemilu 2019, Moh Ikhsan Kalbi mengatakan pemulihan pascabencana gempa, tsunami dan likuefaksi 28 September 2018 di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah itu tidak bisa berjalan maksimal dan cepat tanpa bantuan dari berbagai pihak.

"Meminta bantuan kepada pemerintah pusat maupun lembaga-lembaga internasional agar percepatan pemulihan di Kota Palu dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan," katanya usai disumpah sebagai pimpinan DPRD Palu masa jabatan 2019-2024 di ruang sidang utama, DPRD Palu, Senin sore.

Pelantikan DPRD Kota Palu juga dihadiri Wali Kota, Hidayat dan sejumlah pejabat lainnya. Usai acara pelantikan itu, Ketua DPRD dan Wali Kota tampak akrab. 

Ikhsan menjelaskan bantuan-bantuan tersebut nantinya dapat dimasukkan dan diimplementasikan dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu.

Menurutnya, Pemerintah Kota Palu dan DPRD Palu tidak bisa berbuat banyak untuk memulihkan hingga 100 persen sektor-sektor terdampak bencana, seperti ekonomi, sosial hingga infrastruktur tanpa bantuan dari berbagai pihak.

Baca juga : PBB siapkan 28 juta dolar AS untuk bantu rehabilitasi pascabencana Palu

Olehnya, dalam rapat peripurna pengambilan janji dan sumpah pimpinan DPRD Palu itu, ia juga meminta dukungan dan bantuan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palu dan masyarakat agar dapat berkontribusi semaksimal mungkin dalam memulihkan Kota Palu pascabencana.

"Tentunya sinergitas antara dua lembaga penyelenggara pemerintah daerah ini tidak akan berjalan maksimal kalau tidak didukung oleh Forkompinda (forum koordinasi pimpinan daerah), stakeholder dan masyarakat luas," ujarnya.

Ia mengatakan dampak bencana alam yang teramat dahsyat yang melanda Palu pada 28 september 2018 membuat beberapa lokasi di daerah itu porakporanda dan butuh penanganan ekstra cepat.

"Banyak masyarakat penyintas di lokasi huntara (hunian sementara) dan tenda pengungsian yang masih membutuhkan uluran tangan dari Pemkot dan DPRD Palu," katanya.***

Baca juga : Pemkot ajak para pihak bangun Palu setelah bencana