Gedung BPK Sulteng Diresmikan

Jumat, 24 Mei 2013 10:42 WIB

Ketua BPK Hadi Poernomo menekan tombol peresmian gedung baru BPK Perwakilan Sulteng di Jl. Moh Yamin Palu, Jumat, disaksikan Gubernur Sulteng Longki Djanggola (kedua kanan) dan kepala BPK Perwakilan Sulteng Sumardi (kanan). (ANTARASulteng/Rolex Malaha)

...auditor BPK di Sulteng harus bekerja lebih maksimal dengan tetap menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme."

Palu (antarasulteng.com) - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo, Jumat, di Palu, meresmikan gedung baru Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Tengah yang dibangun dengan dana APBN puluhan miliar rupiah pada tahun anggaran 2010 dan 2011.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti serta penekanan tombol sirene oleh Ketua BPK Hadi Poernomo didampingi Gubernur Sulawesi Tengah Longk Djanggola dan Wali Kota Palu Rusdy Mastura, sementara pengguntingan pita dilakukan Ny. Hadi Poernomo.

Kepala perwakilan BPK Sulteng Sumardi melaporkan bahwa gedung baru Kantor Perwakilan BPK Sulteng ini terdiri atas tiga lantai dengan luas bangunan utama 3.275 meter persegi dan berdiri di atas lahan seluas 8.904 meter persegi. Namun, tidak melaporkan nilai anggaran yang digunakan.

Sumardi mengatakan bahwa gedung baru BPK Perwakilan Sulteng ini tidak hanya memadai dari sisi bangunanya, tetapi juga memiliki fasilitas pendukung yang sangat memadai untuk pelaksanaan tugas-tugas pokok BPK yakni audit laporan keuangan pemerintah daerah.

BPK Perwakilan Sulteng yang mulai beroperasi pada 16 November 2007 itu saat ini memiliki 40 orang auditor dan tenaga pendukung sebanyak 61 orang. Ada 12 entitas yang rutin diperiksa setiap tahun yaksi 11 kabupaten/kota dan Pemprov Sulteng, namun mulai 2014 akan bertambah menjadi 14 entitas karena ada dua kabupaten baru yang berdiri yakni Banggai Laut dan Morowali Utara.

Ketua BPK Hadi Poernomo dalam sambutannya berharap dengan digunakannya gedung baru yang cukup megah itu, jajaran BPK Sulteng akan lebih meningkatkan kinerjanya.

Ia mengingatkan jajaran auditor BPK di Sulteng untuk bekerja lebih maksimal dengan tetap menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme.

"Saudara tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam bidang tugas audit. Namun, juga dituntut memiliki etika, moralitas dan integritas dalam menjalankan tugas," ujarnya.

Kepada semua pihak, terutama entitas yang stiap tahun diperiksa auditor BPK, Hadi Pernomo meminta bantuan agar para auditor menjalankan tugas secara bebas dan mandiri sesuai prinsip aparat BPK yakni independen, profesional, dan berintegritas.

Gubernur Sulteng Longki Djanggola pada kesempatan itu mengatakan bahwa interaksi BPK dan jajaran pemerintah daerah selama ini berjalan sangat baik sehingga dalam tiga tahun terakhir, terdapat kemajuan yang sangat pesat dalam sistem pelaporan pengelolaan keuangan daerah.

"Kalau pada tahun 2010 tidak ada pemda yang memperoleh opini WTP dari BPK atas laporan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah, pada tahun 2012 terdapat delapan kabupaten/kota yang meraih opini WTP," ujarnya.

Pemprov Sulteng sendiri baru akan menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2012 pada tanggal 29 Mei 2013.

"Saya berharap, Pemprov sudah mendapat opini WTP," ujar Longki yang mengaku dag-dig-dug menantikan pengumuman LHP LKPD dari BPK Perwakilan Sulteng itu. (R007)