#BADAN REGISTRASI WILAYAH ADAT

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sulawesi Tengah mencatat capaian pengakuan hukum definitif terhadap masyarakat hukum adat (MHA) di wilayah tersebut masih minim yakni 24,5 persen. "Jadi ...

DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong kolaborasi semua pihak untuk percepatan implementasi, Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan danPerlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA). ...

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mengungkapkan sebanyak satu juta lahan masyarakat adatterancam oleh industri pertambangan dan perkebunan di Sulawesi Tengah (Sulteng). "Hingga tahun ...

Koalisi Advokasi untuk Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat(KARAHMA) beharap pemerintah daerah (Pemda) Sulawesi Tengah, untuk segera mengimplementasikanPeraturan Daerah ...

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sulawesi Tengah mendorong atau mendukung perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat di Sulteng. “Saat ini kami sedang mendorong lahirya peraturan ...

Koalisi Kawal Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat meminta pengesahan rancangan undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dapat segera dilakukan. Direktur ...

Masyarakat adat di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, meminta pihak Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) untuk melegalkan pengelolaan sumber daya alam berupa hutan secara adat untuk masyarakat di daerah ...

Bupati Poso Kolonel Marinir (Purn) Darmin Agustinus Sigilipu menghadiri peluncuranPeta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I di Auditorium Gedung Manggala Wanabakti ...

DPRD Kabupten Tojo Una-Una (Touna) mengetuk palu pengesahan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Tau Taa Wana, belum lama ini. Perda ini merupakan ...