#BIROKRASI

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (PemprovSulteng) memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui penyusunan dokumen arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik ...

Direktur Policy+ Raafi Seiff mengingatkan reformasi Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu diimbangi dengan konsistensi regulasi, bukan sekadar perubahan nomenklatur. ...

Peringatan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober 2025 akan menjadi momen bersejarah. Saat ini, Kementerian Agama terus berupaya agar peringatan tersebut menjadi titik lahirnya Direktorat ...

Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss, Ngurah Swajaya, menegaskan pentingnya optimalisasi implementasi perjanjian Indonesia–EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-E CEPA) dan ...

Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan progres signifikan di berbagai bidang, terutama ...

Satu Aplikasi Jangkau Semua) ...

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pihaknya akan mengkaji usul dari salah satu anggota Komisi IV DPR RI yang meminta agar status Bulog dinaikkan dari Perum di bawah Kementerian BUMN ...

Transformasi Polri dalam menghadapi perubahan sosial semestinya memang bukan sekadar jargon birokrasi, melainkan bentuk adaptasi nyata terhadap dinamika masyarakat yang kian cepat berubah. Dalam ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kota Palu yang terus melakukan penataan struktur birokrasi melalui pelantikan sejumlah pejabat baru ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) provinsi setempat menjalin kerja sama peningkatan layanan hukum di daerah. Gubernur ...