#BIROKRASI

“Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat bukanlah sekadar formalitas, melainkan langkah krusial untuk menjadikan mereka subjek berdaulat, bukan lagi objek regulasi yang tersisihkan” ...

Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah meraih penghargaan SAKIP Award 2025 dengan predikat A atas capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh ...

Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah meraih penghargaan sebagai daerah peduli layanan publik dan keterbukaan informasi dari Kompas TV. "Apresiasi ini akan kami jadikan sebagai ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya mendukung upaya penyelesaian nonyudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu dengan memastikan program pemulihan korban ...

Aliansi Ekonom Indonesia mendesak penyederhanaan birokrasi dalam rangka mendukung terciptanya iklim usaha serta investasi yang kondusif. "Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan ...

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah menyebut layanan kepegawaian berbasis elektronik dengan aplikasi Si Kelor sangat memudahkan pengurusan administrasi Aparatur Sipil Negara ...

Demokrasi selalu menjanjikan ruang bagi rakyat untuk bersuara dan berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan. Di atas fondasi itulah lembaga perwakilan rakyat dibangun, dengan harapan setiap ...

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Tengah (Sulteng) mempercepat pemenuhan hak integrasi bagi anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palu melalui ...

Indonesia memiliki Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, sebuah tonggak reformasi yang lahir dari semangat pembebasan. Regulasi ini bukan sekadar dokumen hukum, melainkan simbol komitmen bangsa ...

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Universitas Tadulako (Untad) kerja sama dalam penguatan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan ...