#TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Ruang publik selalu lahir dari sebuah gagasan sederhana. Jalan ditutup beberapa jam agar warga bisa berjalan kaki dengan nyaman. Sentra kuliner dibangun agar pedagang kecil memiliki tempat usaha yang ...

Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengahmengevaluasi kinerja Pemerintah Digital (PEMDI) 2026 untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. ...

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan sekadar capaian administratif, ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah telah mengharmonisasi 309 rancangan produk hukum daerah pada semester I 2026 untuk memastikan regulasi yang disusun pemerintah daerah berkualitas dan ...

Badan Pemeriksa Keuangan RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada seluruh kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan ...

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut), Sulawesi Tengah terus memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. "Pencegahan korupsi tidak ...

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Tengah menekankan pentingnya penyelenggara negara menghindari benturan kepentingan dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah. ...

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Tengah mendukung upaya pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola di pemerintahan daerah, dengan pendekatan preventif, represif, hingga restoratif, ...

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah melakukan mitigasi tindak pidana korupsi sejak tahap perencanaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan. Koordinator Kejaksaan ...

Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah, meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2026 guna memastikan laporan yang ...